MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, menyatakan sikap tegas dan tanpa kompromi terkait wacana pengalihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke bawah kementerian. Pernyataan itu disampaikan menanggapi aksi damai gabungan elemen masyarakat dan mahasiswa di lampu merah Haji Bawu, Wosi, Manokwari, Rabu (11/02/2026).
Menurut Amin, Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat berdiri sejalan dengan aspirasi masyarakat yang menginginkan Polri tetap berada di bawah kendali langsung Presiden Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
“Kami tegaskan, sepanjang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Itu harga mati,” ujar Amin.
Ia menilai wacana yang berkembang secara nasional terkait kemungkinan memindahkan Polri ke bawah kementerian merupakan gagasan yang tidak berdasar dan berpotensi merusak tatanan kelembagaan negara yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Kepolisian.
“Tidak ada alasan konstitusional maupun rasional untuk memisahkan Polri dari Presiden. Upaya-upaya seperti itu harus ditolak secara tegas karena bertentangan dengan desain ketatanegaraan yang sudah final,” tegasnya.
Amin juga menyampaikan apresiasi terhadap aksi damai yang digelar mahasiswa dan elemen masyarakat. Ia menilai penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kepedulian publik terhadap arah kebijakan nasional.
“Aspirasi yang disampaikan hari ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua Barat peduli terhadap stabilitas dan kejelasan posisi institusi negara. Kami menghormati dan mendukung penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai dan tertib,” katanya.
Ia memastikan bahwa sikap Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat ini merupakan sikap politik resmi yang akan diteruskan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua Barat sebagai laporan sekaligus penegasan posisi partai di daerah.
Aksi damai di kawasan Wosi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Massa secara terbuka menyatakan penolakan terhadap wacana pengalihan Polri ke bawah kementerian serta mendesak agar institusi kepolisian tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. (JN)
About the Author
