MANOKWARI, PinFunPapua.com – Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan, atas nama Menteri Dalam Negeri melantik tiga anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) sisa masa jabatan 2023–2028. Prosesi pengucapan sumpah dan janji jabatan dilaksanakan di Hotel Mansinam Beach, Manokwari, Senin (2/3/2026).
Pelantikan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-145 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang pengesahan pengangkatan Hendrina Ayamiseba dari unsur perempuan perwakilan Kabupaten Wondama menggantikan Martha Naema Keymas.
Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-146 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026, disahkan pengangkatan Toni Dance Kandami dari unsur agama perwakilan Provinsi Papua Barat menggantikan Maxsi Nelson Ahoren.
Adapun melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.2-147 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026, disahkan pengangkatan Irene Temongmere dari unsur perempuan perwakilan Kabupaten Fakfak menggantikan Pdt. Elisabet P. Bahba.
Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa pelantikan anggota MRPB melalui mekanisme PAW merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dilakukan guna menjamin keberlangsungan fungsi, peran, serta kewenangan MRPB sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, MRPB memiliki kedudukan strategis sebagai representasi kultural Orang Asli Papua yang menjalankan fungsi perlindungan, pemberdayaan, serta pembelaan hak-hak dasar masyarakat adat. Oleh karena itu, kehadiran anggota yang baru dilantik diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga secara optimal.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan selamat dan sukses atas amanah yang telah dipercayakan kepada Ibu Irene Temongmere, Ibu Hendrina Ayamiseba, dan Bapak Toni Dance Kandami. Pengucapan sumpah dan janji jabatan yang saudara ucapkan bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen moral, etika, dan tanggung jawab besar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat Papua Barat, serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Gubernur.
Ia juga berpesan agar para anggota MRPB yang baru dilantik dapat menjadi teladan dalam menjaga marwah lembaga, menjunjung tinggi adat, budaya, dan kearifan lokal Orang Asli Papua, sekaligus mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menyikapi berbagai dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif, inklusif, dan berkesinambungan dengan seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, serta lembaga legislatif dan yudikatif. Amanah tersebut diharapkan dapat dijalankan dengan penuh keikhlasan, keberanian moral, dan semangat pengabdian.
“Kehadiran saudara harus benar-benar menjadi jembatan aspirasi rakyat serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Papua Barat yang damai, bermartabat, dan sejahtera,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendukung peran dan fungsi MRPB sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan Otonomi Khusus. Sinergi antara lembaga pemerintahan dan lembaga representasi kultural dinilai menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Tanah Papua Barat.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pelantikan tersebut. Ia berharap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan hikmat kepada seluruh pihak dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. (red)
About the Author
