JAKARTA, PinFunPapua.com – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat percepatan pembangunan kesejahteraan sosial sekaligus penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat melalui penguatan sejumlah program prioritas Kementerian Sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat didampingi oleh sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Pemerintahan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua Barat.
Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial berjalan secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Program-program tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat miskin, kelompok rentan, masyarakat adat, serta warga yang tinggal di wilayah terpencil di Papua Barat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Barat menyampaikan sejumlah usulan sekaligus penguatan terhadap pelaksanaan program prioritas Kementerian Sosial di wilayah Papua Barat. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah penguatan serta perluasan cakupan kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) guna meningkatkan perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan.
Program ini dinilai sangat penting terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Papua Barat. Dengan perluasan cakupan kepesertaan, diharapkan semakin banyak keluarga miskin yang dapat memperoleh akses bantuan sosial secara berkelanjutan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mendorong optimalisasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui peningkatan akurasi data penerima manfaat. Penguatan ekosistem e-warong serta pengawasan distribusi bantuan juga dinilai penting agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Gubernur juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam memastikan berbagai program bantuan sosial benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat semakin kuat dalam mendorong pembangunan kesejahteraan sosial serta menurunkan angka kemiskinan di wilayah Papua Barat. (red/rls)
About the Author
