Dokumentasi Bersama Anggota MRP Papua Barat Willy Hegemur (tengah), Wakil Ketua DPRK Fakfak, Abdul Rahman (kanan) dan Wakil Ketua DPRK Fakfak Jalur Otsus (kiri), (Foto: Risman Bauw).
FAKFAK,PinFunPapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) untuk membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah.
Pertemuan berlangsung di Gedung Sidang DPRK Fakfak, Selasa (31/3/2026). Rapat awalnya dipimpin Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbouw, didampingi Wakil Ketua Abdul Rahman dan Wakil Ketua jalur Otonomi Khusus Domianus Tuturop. Namun, karena Ketua DPRK mengikuti agenda lain secara daring, rapat dilanjutkan oleh Abdul Rahman bersama Domianus Tuturop.
RDP berjalan tertib dan lancar, dengan para anggota dewan menyampaikan pandangan, saran, serta masukan atas berbagai aspirasi masyarakat.
Anggota MRP Papua Barat, Willy Hegemur, menjelaskan bahwa aspirasi yang dibahas merupakan hasil penjaringan saat kunjungan kerja di Kabupaten Fakfak.
Ia menyebut sejumlah isu utama yang menjadi perhatian, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, jaringan listrik, serta penguatan jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah.
“Kami menyampaikan kebutuhan pembangunan jalan di kawasan Belopa Titik dan Furwagi, termasuk jaringan listrik serta pembangunan BTS untuk memperkuat akses telekomunikasi,” ujarnya.
Selain itu, rapat juga menyoroti persiapan perayaan 132 tahun misi Katolik di Tanah Papua yang akan dipusatkan di Pulau Boyong pada 22–23 Mei 2026. Penataan dan pembangunan situs misi di pulau tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran kegiatan keagamaan.
Wakil Ketua DPRK Fakfak Abdul Rahman mengapresiasi langkah MRP Papua Barat dalam menjaring aspirasi masyarakat. Ia menegaskan seluruh aspirasi akan dikolaborasikan dengan hasil reses DPRK dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Kami akan memilah mana yang menjadi kewenangan kabupaten dan mana yang perlu didorong ke tingkat provinsi,” jelasnya.
Sementara itu, Domianus Tuturop menilai pertemuan ini sebagai bentuk sinergi antarwakil rakyat dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya Musrenbang Otonomi Khusus dilakukan secara terpisah agar kebutuhan masyarakat adat dapat terakomodasi secara maksimal.
Hasil rapat ini selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam forum Musrenbang dan penyusunan program pembangunan pada periode anggaran mendatang. (Risman Bauw).
About the Author
