MANOKWARI,PinFunPapua.com – Kesatria Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat menyoroti berbagai persoalan kemanusiaan yang terjadi di Tanah Papua menjelang 1 Mei 2026, yang diperingati pemerintah Indonesia sebagai Hari Integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Momentum tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa hingga kini masih banyak persoalan sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan yang belum terselesaikan di Papua.
Ketua Parjal Papua Barat, Ronald Mambieuw, mengatakan pihaknya bersama sejumlah organisasi masyarakat dan elemen pemuda akan menggelar aksi moral sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Papua terhadap berbagai persoalan yang dinilai terus berulang dari tahun ke tahun. Aksi tersebut, kata dia, bukan untuk menciptakan konflik ataupun perpecahan, melainkan menjadi ruang penyampaian pendapat secara terbuka dan damai agar negara benar-benar mendengar suara masyarakat Papua.
Menurut Ronald, aksi moral itu nantinya akan ditujukan kepada pemerintah daerah, DPR Papua Barat jalur Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua (MRP), Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), serta lembaga-lembaga lain yang dibentuk negara dengan alasan percepatan pembangunan dan perlindungan terhadap Orang Asli Papua.
“Setelah aksi sebelumnya, kami ingin mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan kemanusiaan di Papua. Kami ingin melihat keseriusan dan niat baik negara selama 63 tahun ini, apakah Papua masih diperlakukan seperti masa-masa sebelumnya atau sudah ada perubahan nyata bagi masyarakat,” ujar Ronald saat memberikan keterangan di Manokwari.
Ia mengatakan, berbagai lembaga yang dibentuk negara selama ini seharusnya mampu menjadi jembatan penyelesaian persoalan masyarakat Papua. Namun di sisi lain, masyarakat masih mempertanyakan efektivitas kehadiran lembaga-lembaga tersebut karena berbagai persoalan dasar seperti konflik sosial, kekerasan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat dinilai belum terselesaikan secara menyeluruh.
Menurut Ronald, momentum 1 Mei selalu menghadirkan dua sudut pandang berbeda di tengah masyarakat Papua. Pemerintah Indonesia memandang tanggal tersebut sebagai Hari Integrasi Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, sedangkan sebagian Orang Asli Papua menganggapnya sebagai momentum pemaksaan hak politik terhadap rakyat Papua pada masa lalu.
“Bagi negara, 1 Mei adalah hari integrasi. Tetapi bagi sebagian Orang Asli Papua, itu dipandang sebagai bentuk pemaksaan politik. Dua perspektif ini masih hidup sampai hari ini dan tidak bisa dipungkiri. Karena itu negara perlu mendengar suara masyarakat Papua secara jujur dan terbuka,” katanya.
Ia menjelaskan, perbedaan pandangan itu tidak boleh dianggap sebagai ancaman, melainkan harus menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah untuk melihat kembali berbagai pendekatan yang selama ini diterapkan di Papua. Menurutnya, selama akar persoalan belum diselesaikan secara bermartabat dan adil, maka perdebatan mengenai sejarah dan politik Papua akan terus muncul di tengah masyarakat.
Ronald menilai generasi muda Papua saat ini semakin kritis dalam melihat berbagai persoalan yang terjadi di tanah kelahirannya. Mereka, kata dia, mempertanyakan mengapa hingga kini konflik dan kekerasan masih terus terjadi di sejumlah wilayah Papua, sementara pembangunan dan berbagai program negara terus dijalankan.
“Generasi muda Papua hari ini melihat bahwa masih banyak persoalan kemanusiaan yang belum selesai. Orang Papua masih menjadi korban kekerasan, konflik masih terjadi, masyarakat masih hidup dalam ketakutan di beberapa daerah. Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan besar di kalangan anak-anak muda Papua,” ujarnya.
Menurut dia, apabila negara benar-benar menganggap Papua telah terintegrasi secara utuh ke dalam NKRI, maka masyarakat Papua seharusnya merasakan kehadiran negara melalui perlindungan hak hidup, keadilan sosial, kesejahteraan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.
“Kalau negara mengatakan 1 Mei adalah hari integrasi, maka integrasi itu harus diwujudkan dalam kehidupan nyata masyarakat. Jangan hanya menjadi simbol atau seremoni tahunan. Rakyat Papua harus merasakan keadilan, rasa aman, kesempatan ekonomi, pendidikan yang layak, dan penghormatan terhadap martabat manusia Papua,” katanya.
Ronald juga menyinggung berbagai persoalan ekonomi yang menurutnya masih dirasakan Orang Asli Papua hingga saat ini. Ia mengatakan ruang ekonomi masyarakat asli Papua masih sangat terbatas, baik dalam sektor perdagangan, jasa maupun distribusi usaha kecil di berbagai bidang.
“Hari ini kesempatan ekonomi bagi Orang Asli Papua masih minim. Untuk menjadi distributor kecil di berbagai sektor saja kadang sangat sulit. Banyak masyarakat merasa belum benar-benar menjadi pelaku utama dalam pembangunan di atas tanahnya sendiri,” ujarnya.
Menurut dia, pembangunan yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur semata, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan manusia Papua secara menyeluruh. Ia menilai kesejahteraan masyarakat tidak cukup diukur dari pembangunan jalan, gedung, atau fasilitas publik, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat merasa dihargai dan memiliki masa depan yang baik di tanahnya sendiri.
Selain persoalan ekonomi, Parjal Papua Barat juga menyoroti pendekatan keamanan yang dinilai masih dominan dalam penyelesaian berbagai persoalan di Papua. Ronald mengatakan pendekatan keamanan tidak boleh menjadi satu-satunya cara dalam menyelesaikan konflik, sebab persoalan Papua menurutnya menyangkut aspek kemanusiaan, sosial, budaya, politik dan sejarah yang membutuhkan ruang dialog yang lebih terbuka.
“Kami berharap negara lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan dialog. Papua tidak bisa terus diselesaikan dengan cara-cara yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat Papua hari ini adalah rasa aman dan ruang dialog yang jujur,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua, baik Orang Asli Papua maupun masyarakat non-Papua yang lahir dan besar di Tanah Papua, untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan memikirkan masa depan Papua secara adil dan bermartabat.
“Kami mengajak semua pihak yang hidup di atas tanah Papua untuk ikut memikirkan persoalan Papua dengan hati yang tulus. Jangan sampai muncul kesan hanya datang mengambil sumber daya alam, tetapi manusianya tidak diperhatikan. Papua harus menjadi rumah bersama yang damai dan memberi ruang hidup yang setara bagi semua orang,” ujarnya.
Menurut Ronald, berbagai persoalan di Papua tidak akan selesai apabila seluruh pihak terus saling menyalahkan. Karena itu ia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, akademisi dan kelompok masyarakat sipil lainnya agar berbagai persoalan dapat dibicarakan secara terbuka.
“Papua membutuhkan dialog yang jujur, damai dan bermartabat. Negara harus hadir mendengar rakyat Papua dengan hati terbuka. Dengan begitu, persoalan yang selama ini terus berulang dapat dicari jalan keluarnya secara adil dan manusiawi,” katanya.
Ia menambahkan, aksi moral yang akan dilakukan Parjal Papua Barat menjelang 1 Mei nanti diharapkan menjadi pengingat bahwa persoalan kemanusiaan di Papua masih membutuhkan perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun seluruh elemen masyarakat Indonesia.
“Kami ingin Papua menjadi tanah damai. Tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi rasa takut, dan tidak ada lagi masyarakat yang merasa terpinggirkan di negerinya sendiri. Itu harapan kami sebagai generasi muda Papua,” ujarnya. (Dhy).
About the Author
