Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak (FOTO : Aufrida Marisan )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif MRPB dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat provinsi maupun kabupaten, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Judson, selama hampir 20 tahun keberadaan MRPB, keterlibatan lembaga tersebut dalam pembahasan program-program strategis Otsus dinilai masih belum maksimal. Padahal, MRPB memiliki peran penting dalam mengawal aspirasi dan kepentingan Orang Asli Papua dalam setiap proses pembangunan daerah.
Ia menyampaikan bahwa selama ini MRPB memang kerap diundang menghadiri Musrenbang kabupaten maupun provinsi. Namun, keterlibatan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang yang cukup bagi MRPB untuk ikut mengawasi dan memastikan pelaksanaan program Otsus berjalan sesuai kebutuhan masyarakat Papua.
“Kami berharap keterlibatan MRPB tidak berhenti hanya pada seremoni menghadiri Musrenbang, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam melihat dan mengawasi pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan Otsus,” ujar Judson.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mulai membuka ruang koordinasi dengan MRPB dalam pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurutnya, pola koordinasi seperti itu harus terus diperkuat agar MRPB dapat menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan terhadap program-program yang menyentuh langsung kepentingan Orang Asli Papua.
Judson mencontohkan pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Teluk Bintuni yang dinilainya cukup baik karena melibatkan banyak pihak, termasuk MRPB, hingga seluruh tahapan kegiatan selesai. Bahkan sebelum Musrenbang berlangsung, MRPB juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah organisasi perangkat daerah yang menggunakan anggaran Otsus.
Beberapa instansi yang dikunjungi antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta sejumlah dinas teknis lainnya. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan dana Otsus benar-benar diarahkan bagi kepentingan masyarakat Papua.
“Kita tidak hanya bicara soal program Otsus di atas kertas, tetapi juga harus melihat langsung bagaimana penggunaan anggaran itu di lapangan dan apakah benar-benar menyentuh masyarakat Orang Asli Papua,” katanya.
Ia menegaskan bahwa distribusi anggaran Otsus harus memperhatikan wilayah-wilayah yang mayoritas dihuni Orang Asli Papua, seperti Kabupaten Pegunungan Arfak dan sejumlah daerah pedalaman lainnya yang masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurut Judson, daerah-daerah tersebut seharusnya menjadi prioritas pembangunan karena masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
Saat melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan di Teluk Bintuni, MRPB menilai pelayanan rumah sakit daerah cukup baik. Fasilitas kesehatan dinilai relatif lengkap, mulai dari tenaga dokter, tenaga medis, hingga sarana penunjang pelayanan kesehatan lainnya.
Meski demikian, Judson mengakui masih terdapat sejumlah kampung yang belum memiliki tenaga kesehatan karena faktor keterjangkauan wilayah dan akses transportasi yang terbatas.
“Kita harus benar-benar mengukur apa yang menjadi kebutuhan pelayanan masyarakat Papua. Jangan sampai pembangunan hanya terpusat di kota, sementara masyarakat di kampung-kampung masih kesulitan mendapatkan pelayanan dasar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari dana Otsus. Menurutnya, besarnya anggaran pendidikan harus diiringi dengan sistem pengawasan dan pendampingan yang baik agar benar-benar berdampak bagi masa depan anak-anak Papua.
MRPB, lanjut Judson, akan terus mendorong koordinasi lintas lembaga agar pengelolaan dana Otsus lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
“Kepentingan Orang Asli Papua harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Karena itu, MRPB akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan,” tegasnya. (red)
About the Author
