⁶MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ikatan Keluarga Besar Yogyakarta (IKBY) Manokwari berkolaborasi dengan Yayasan Alika Papua Bahagia (YAPB) akan menggelar pemutaran kedua film dokumenter berjudul Pesta Babi di Sekretariat IKBY, Perumahan Green Tea Blok C Nomor 7, Manokwari, pada pukul 19.45 WIT.
Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ruang diskusi publik yang damai dan terbuka terkait kondisi sosial kemasyarakatan di Papua. Ketua Kerukunan Paguyuban Yogyakarta Manokwari Papua Barat, Muhamad Subagyo Sugiarto, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan Komplek dan pengurus RT setempat guna memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib.
Menurutnya, pemutaran film dokumenter tersebut juga akan dihadiri oleh Tim Anti Teror Polri serta sejumlah awak media yang diundang untuk menyaksikan langsung jalannya kegiatan.
“Sebelum film diputar, saya akan memberikan sedikit narasi mengenai bagaimana masyarakat harus mampu membedakan antara negara, penyelenggara negara, dan aparat negara,” ujar Muhamad Subagyo Sugiarto.
Ia menjelaskan bahwa negara pada hakikatnya hadir untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, menurutnya, persoalan yang muncul di tengah masyarakat sering kali berasal dari oknum penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan.
“Aparat negara merupakan alat dari penyelenggara negara untuk menjalankan visi dan misi negara. Negara tidak pernah salah karena negara hadir demi kemakmuran rakyat. Jika ada kesalahan, maka itu dilakukan oleh oknum penyelenggara negara,” katanya.
Ia menambahkan, dalam sejumlah kasus, oknum penyelenggara negara kerap bekerja sama dengan oknum aparat maupun pengusaha tertentu sehingga memunculkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Muhamad Subagyo juga menyinggung isi film dokumenter tersebut yang memuat narasi mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa yang melakukan tindakan merugikan bukanlah negara, melainkan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kekuasaan.
“Dalam film nanti ada komentar yang menyebut negara menipu. Padahal yang melakukan tindakan itu adalah oknum penyelenggara negara yang memanfaatkan aparat negara dan berkolaborasi dengan oknum pengusaha,” jelasnya.
Ia berharap kegiatan pemutaran film dokumenter tersebut dapat berjalan lancar dan menjadi sarana refleksi bersama bagi semua pihak, khususnya penyelenggara negara agar kembali menjalankan tugas sesuai marwah dan amanat konstitusi.
Menurutnya, apabila penyelenggara negara mampu menjalankan tugas secara adil dan berpihak kepada masyarakat, maka keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga dengan baik. Situasi yang aman dinilai akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Jika ekonomi melemah dan kemiskinan ekstrem meningkat, maka paham radikal dan separatisme akan mudah berkembang. Hal itu yang harus dihindari karena masyarakatlah yang paling terdampak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat pendatang maupun masyarakat asli Papua harus bersama-sama menjaga kedamaian demi menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di Papua Barat. ( red )
About the Author
