FAKFAK,PinFunPapua.com – Ketahanan pangan tidak lagi cukup dimaknai sebatas tersedianya bahan makanan. Papua dituntut melangkah lebih jauh menuju kedaulatan pangan, yakni kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari potensi sendiri tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam Seminar Ketahanan Pangan bertajuk “Bersama Wujudkan Kedaulatan Pangan Papua” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Fakfak (Polinef) di Auditorium I Gedung Listrik Polinef, Senin (27/7/2026).
Seminar menghadirkan akademisi, masyarakat adat, praktisi pertanian, aktivis pemuda, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah bersama dalam memperkuat sektor pangan di Papua, khususnya Kabupaten Fakfak.
Wakil Direktur I Polinef Bidang Akademik, Budiman, mengapresiasi inisiatif BEM Polinef yang mengangkat isu strategis tersebut. Menurutnya, ketahanan pangan memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk upaya menekan angka stunting.
“Ketahanan pangan bukan hanya berbicara mengenai ketersediaan makanan, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh pangan yang bergizi sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Dosen Agribisnis Polinef, Dessy Eka Kuliahsari, menjelaskan bahwa ketahanan pangan berbeda dengan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan menitikberatkan pada ketersediaan pangan, sedangkan kedaulatan pangan menekankan kemampuan suatu daerah memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Menurutnya, Fakfak memiliki potensi besar untuk menjadi daerah mandiri pangan berkat kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
“Persoalan kita bukan kekurangan sumber daya, tetapi bagaimana mengoptimalkan potensi pangan lokal seperti sagu, ubi, keladi, pisang, dan komoditas lainnya agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar Papua dapat dikurangi,” jelasnya.
Ia menambahkan, selama ini Fakfak masih bergantung pada distribusi pangan melalui jalur laut. Kondisi tersebut membuat daerah rentan apabila terjadi gangguan distribusi.
Pandangan senada disampaikan Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, Apnel Hegemur, yang menegaskan bahwa pembangunan ketahanan pangan harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan hak masyarakat adat.
“Bagi masyarakat adat, pangan lokal bukan hanya kebutuhan hidup, tetapi juga identitas budaya yang diwariskan oleh leluhur. Karena itu, pengembangannya harus tetap menghormati hak ulayat dan wilayah adat,” tegasnya.
Apnel juga mengingatkan bahwa generasi muda mulai meninggalkan pangan tradisional seperti petatas, sukun, dan keladi. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama agar warisan pangan lokal tidak hilang ditelan perubahan zaman.
Ia turut mengapresiasi berbagai bentuk sinergi yang telah berjalan, termasuk program TNI Manunggal Air, yang dinilai mampu membantu mengatasi persoalan ketersediaan air bagi sektor pertanian di sejumlah wilayah Fakfak.
Dari sisi praktisi, Iwan Manggawa, yang selama ini mendampingi sejumlah kelompok tani cabai di Fakfak, menyoroti rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
“Ketahanan pangan tidak mungkin diwujudkan hanya oleh petani. Diperlukan kolaborasi pemerintah, akademisi, masyarakat adat, pelaku usaha, hingga generasi muda agar sektor pertanian tetap hidup dan berkembang,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa di beberapa kampung hanya sedikit pemuda yang masih aktif bertani, sehingga diperlukan langkah nyata untuk menarik kembali minat generasi muda terhadap dunia pertanian.
Dalam sesi diskusi, perhatian peserta juga tertuju pada rencana pembangunan Kawasan Industri Pupuk (KIP) oleh Pupuk Kalimantan Timur (PKT), anak perusahaan BUMN Pupuk Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, aktivis pemuda Rahman Patur menilai kehadiran KIP merupakan peluang strategis untuk memperkuat ekosistem pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap pembangunan KIP bukan sekadar menghadirkan industri pupuk di Fakfak, tetapi menjadi titik awal menjadikan Fakfak sebagai sentra pangan Indonesia Timur,” ujarnya.
Rahman menjelaskan bahwa kemudahan akses pupuk, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan pengelolaan sumber daya air menjadi faktor penting dalam mendorong kemandirian pangan daerah.
Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Papua Barat terus berjalan. Pada tahun 2026, alokasi pupuk bersubsidi mencapai sekitar 2.000 ton, dengan realisasi penyaluran hingga 23 Juli 2026 mencapai sekitar 1.300 ton atau sekitar 65 persen dari total alokasi.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut harus diikuti dengan sosialisasi dan pengawasan agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima petani yang berhak melalui mekanisme e-RDKK dan aplikasi i-Pubers.
Menutup seminar, seluruh narasumber sepakat bahwa mewujudkan ketahanan sekaligus kedaulatan pangan Papua tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat adat, petani, pelaku usaha, TNI, serta generasi muda agar potensi besar yang dimiliki Fakfak mampu berkembang menjadi kekuatan pangan bagi Papua bahkan Indonesia Timur.
Seminar yang digagas BEM Polinef tersebut pun diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menjadi awal lahirnya langkah-langkah konkret dalam membangun kemandirian pangan berbasis potensi lokal. Ketua Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak bahkan mengajak mahasiswa untuk melanjutkan dialog bersama masyarakat adat sebagai bagian dari upaya menjaga sekaligus mengembangkan kekayaan pangan lokal yang dimiliki Papua.
“Bangsa yang kuat bukan hanya mampu membeli pangan, tetapi mampu menanam, mengelola, dan menjaga tanahnya sendiri. Ketika ilmu pengetahuan berpadu dengan kearifan lokal, maka kedaulatan pangan bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan masa depan yang dapat diwujudkan bersama.”
(Jurnalis : Risman Bauw).
About the Author
