Kapolres Fakfak, AKBP Naim Ishak Bekali Kader HMI tentang Investasi Strategis dan Potensi Konflik Sosial di Papua

FAKFAK,PinFunPapua.com – Investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Tanah Papua. Namun, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, melainkan juga dari sejauh mana kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak ulayat, serta keamanan dapat berjalan secara seimbang.

Hal itu disampaikan Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak, S.H., S.I.K., M.H., saat menjadi narasumber dalam kegiatan Intermediate Training (Latihan Kader II) Tingkat Nasional HMI Cabang Fakfak, Kamis (24/9/2026), di Aula Diklat Pemda Fakfak.

Mengangkat tema “Investasi Strategis dan Potensi Konflik Sosial di Papua: Peran Kepolisian dalam Membangun Keamanan yang Demokratis dan Berkelanjutan,” Kapolres mengajak para kader HMI untuk memahami bahwa investasi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial yang memerlukan pengelolaan secara bijak dan berkeadilan.

Dalam paparannya, AKBP Naim Ishak menjelaskan bahwa persoalan tanah dan hak ulayat, persepsi ketidakadilan, ketimpangan manfaat pembangunan, isu lingkungan, perubahan sosial, hingga penyebaran informasi yang tidak tepat dapat menjadi pemicu konflik apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Karena itu, menurut Kapolres, peran Polri tidak hanya hadir ketika konflik telah terjadi, tetapi juga melakukan langkah-langkah deteksi dini, pemetaan risiko, membuka ruang komunikasi dan mediasi, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha dan seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan yang berkelanjutan lahir dari komunikasi, keadilan dan keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan,” ungkap Kapolres.

Investasi Tak Cukup Hadirkan Modal, Kapolres Tekankan Dialog dan Keadilan, (Foto/dok : Risman Bauw).

Ia menambahkan, pendekatan Polri dilakukan melalui langkah preemtif, preventif dan represif sesuai tingkat risiko persoalan. Pada saat yang sama, penegakan hukum tetap dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional, serta menghormati hak-hak masyarakat.

Kapolres juga menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Keterbukaan informasi dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar perbedaan kepentingan dapat dikelola sebelum berkembang menjadi konflik sosial.

Penyampaian materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Para kader HMI diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan terkait investasi, pembangunan, keamanan, serta dinamika sosial di Tanah Papua.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 11.20 WIT tersebut berjalan aman, tertib dan kondusif. Melalui forum ini, Kapolres Fakfak kembali menegaskan bahwa investasi yang baik adalah investasi yang mampu menghadirkan kesejahteraan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati hak masyarakat adat, serta menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

Sebab, pembangunan yang kuat bukan hanya dibangun dengan modal dan infrastruktur, tetapi juga dengan keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

“Investasi akan membawa manfaat yang besar apabila tumbuh bersama kepercayaan, keadilan, dan keterlibatan masyarakat. Karena keamanan yang sejati lahir dari rasa memiliki, bukan dari rasa takut.”

(Jurnalis : Risman Bauw).