Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Drs Ali Baham Temongmere ( FOTO : JANU )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar apel awal bulan Oktober 2026 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (5/10).
Dalam arahannya, Ali Baham mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar mempercepat penyelesaian berbagai tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Hal tersebut dinilai penting mengingat tahun anggaran 2026 telah memasuki periode akhir dan waktu pelaksanaan program semakin terbatas.
Sekda mengatakan apel awal Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya. Setelah Oktober, hanya tersisa November dan Desember sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya.
“Ini adalah apel awal bulan Oktober 2026. Tinggal November dan Desember. Awal bulan tinggal dua kali ke depan. Ini mengingatkan kita untuk cepat menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kita, baik secara administrasi maupun secara fisik,” ujar Ali Baham dalam arahannya.
Menurutnya, tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Gubernur Papua Barat. Berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah memiliki cakupan pelaksanaan yang tersebar di seluruh wilayah Papua Barat.
Ali Baham menegaskan, meskipun sebagian besar aparatur melaksanakan tugas dari Kantor Gubernur Papua Barat, tanggung jawab pemerintahan secara fisik berada di berbagai wilayah, termasuk di tujuh kabupaten yang menjadi bagian dari Provinsi Papua Barat.
“Memang kita berada di Kantor Gubernur, tetapi tanggung jawab kita secara fisik tersebar di seluruh pelosok negeri ini, sampai di kabupaten-kabupaten, tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat,” katanya.
Karena itu, ia meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Penyelesaian pekerjaan juga harus memperhatikan aspek administrasi sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Sekda menekankan bahwa penyelesaian pekerjaan pemerintah tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan secara fisik. Aspek administrasi, pelaporan, pertanggungjawaban, serta manfaat program bagi masyarakat juga menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh setiap perangkat daerah.
Ia meminta jajaran pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas di masing-masing bidang sehingga berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Dari Kantor Gubernur Papua Barat, lanjut Ali Baham, pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan di tujuh kabupaten dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Tentunya dari atas bukit ini kita bisa memastikan semua tugas dan tanggung jawab kita di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program pemerintah, baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun pelayanan pemerintahan, pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Ali Baham berharap seluruh ASN dan perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi serta kerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan yang masih berjalan. Dengan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 yang semakin terbatas, setiap OPD diharapkan tidak menunda pekerjaan yang dapat segera diselesaikan.
Menurutnya, percepatan pekerjaan harus tetap dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap kegiatan harus memiliki dokumentasi dan administrasi yang lengkap agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Dan nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Papua Barat,” tegasnya.
Apel awal Oktober tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memperkuat fokus dalam menuntaskan berbagai agenda pemerintahan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026.
Dengan waktu yang tersisa, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat memastikan program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat. (red)
About the Author
