MANOKWARI,PinFunPapua.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, Orgenes Wonggor, meminta pemerintah daerah mulai menyiapkan anggaran khusus untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Menurut Orgenes, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar pemerintah tidak terlambat mengambil tindakan ketika kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi. Pengalaman menghadapi karhutla pada 2026 harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah pada tahun mendatang.
“Jadi, anggaran sudah harus disiapkan pemerintah sebagai langkah antisipasi karhutla karena dampaknya sangat besar,” kata Orgenes kepada wartawan di Manokwari, Rabu (14/10/2026).
Ia menilai, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah menyebar. Pemerintah daerah juga perlu memikirkan langkah pencegahan dan kesiapan anggaran agar upaya penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terencana.
Menurut dia, dampak karhutla yang terjadi pada 2026 menjadi pengingat bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan perhatian berkelanjutan. Karena itu, kesiapan pemerintah tidak boleh berhenti pada penanganan kejadian yang sedang berlangsung, tetapi harus dilanjutkan dengan perencanaan menghadapi potensi kebakaran pada 2027.
“Kita harus selalu siap untuk melakukan antisipasi. Jangan sampai ada sesuatu yang terjadi, baru kita mencari jalan keluar. Kita menjadi lambat. Pengalaman itu perlu kita antisipasi bersama,” ujarnya.
Orgenes menegaskan, pemerintah daerah perlu menyusun arah kebijakan yang jelas untuk menghadapi kemungkinan terjadinya karhutla. Perencanaan tersebut perlu dilakukan jauh sebelum situasi darurat muncul sehingga pemerintah memiliki kesiapan dalam menentukan langkah penanganan.
Ia mengingatkan, kejadian yang berlangsung secara tiba-tiba membutuhkan respons yang cepat. Tanpa perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai, upaya pemerintah dalam menghadapi kondisi darurat berpotensi tidak berjalan optimal.
Oleh karena itu, pembahasan APBD 2027 dinilai menjadi salah satu momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Orgenes juga menyampaikan bahwa pemerintah setiap tahun telah mengalokasikan anggaran untuk keperluan antisipasi. Namun, menurut dia, besaran anggaran yang tersedia perlu menjadi perhatian agar kesiapsiagaan pemerintah dapat terus diperkuat sesuai dengan kebutuhan.
“Ada anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Setiap tahun itu ada anggarannya, walaupun tidak terlalu besar,” katanya.
Ia berharap pengalaman menghadapi karhutla dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dalam menyusun langkah antisipasi. Dengan demikian, kesiapan menghadapi potensi kebakaran tidak hanya dilakukan ketika situasi sudah mendesak, tetapi menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Menurut Orgenes, langkah antisipasi sejak dini menjadi penting agar pemerintah memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Dukungan anggaran yang direncanakan secara baik diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menghadapi potensi karhutla pada tahun-tahun mendatang.
(Jurnalis : Dhy).
About the Author
