Ketua Pokja Adat MRP Papua Barat, Abdollah Baraweri Ketua Pokja Adat MRP Papua Barat, Abdollah Baraweri. (FOTO : Aufrida Marisan )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat turut angkat bicara menyikapi kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) Otonomi Khusus (Otsus) Papua Barat tahun anggaran 2027. Pokja Adat menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah serta berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Ketua Pokja Adat MRP Papua Barat, Abdollah Baraweri, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah awal sebelum rapat pembahasan pemangkasan DBH Migas yang digelar MRP Papua Barat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam menyuarakan kepentingan masyarakat adat sekaligus mengantisipasi dampak yang mungkin timbul akibat berkurangnya alokasi anggaran pada 2027.
Menurut Abdollah, Pokja Adat MRP Papua Barat sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal terkait di Kementerian Keuangan untuk membahas persoalan penurunan alokasi DBH Migas. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan surat pengaduan kepada Kementerian Pertahanan terkait berbagai persoalan dan potensi dampak yang diperkirakan muncul akibat kebijakan pemangkasan tersebut.
Ia menjelaskan, langkah-langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan MRP Papua Barat, khususnya Pokja Adat, dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua agar kebijakan penganggaran pemerintah pusat tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah.
Abdollah mengingatkan bahwa apabila pemangkasan anggaran dilakukan dalam jumlah yang sangat besar, kondisi tersebut dapat menyebabkan kesenjangan semakin lebar antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan, kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dikhawatirkan mengalami pelemahan serius.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Jika alokasi anggaran terus berkurang secara signifikan, sejumlah program pelayanan publik dikhawatirkan tidak dapat berjalan secara optimal.
Karena itu, ia meminta Gubernur Papua Barat, para bupati, serta seluruh pemangku kepentingan di daerah agar membangun kesamaan pandangan dan bersatu memperjuangkan persoalan pemangkasan DBH Migas tersebut.
“MRP Papua Barat, khususnya Pokja Adat, meminta kepada gubernur dan para bupati agar kita memiliki satu pemahaman dan satu sikap untuk bersama-sama memperjuangkan persoalan DBH Migas yang mengalami pemangkasan ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdollah mengungkapkan bahwa Pokja Adat MRP Papua Barat dalam waktu dekat akan mengambil langkah lanjutan melalui konsolidasi bersama masyarakat adat dan berbagai elemen masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
Konsolidasi itu juga direncanakan melibatkan masyarakat adat di wilayah yang berkaitan langsung dengan aktivitas investasi dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Kabupaten Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penghasil migas di Papua Barat.
Menurutnya, masyarakat adat harus dilibatkan karena mereka merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan wilayah adat dan sumber daya alam yang dikelola. Oleh sebab itu, setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kepentingan serta hak-hak masyarakat adat.
Ia menegaskan, konsolidasi tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai upaya membangun gerakan bersama agar pemerintah pusat memahami dampak nyata pemangkasan DBH Migas terhadap kehidupan masyarakat di daerah.
Abdollah menyebutkan, Pokja Adat juga membuka kemungkinan melakukan aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat adat terhadap kebijakan pemangkasan anggaran tersebut. Aksi itu akan dipersiapkan melalui koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat di wilayah yang terdampak langsung.
Ia menilai dampak pemangkasan DBH Migas tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi dan angka-angka dalam dokumen anggaran. Sebab, pengurangan anggaran tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor penting yang selama ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur menjadi beberapa bidang yang dikhawatirkan mengalami dampak apabila dukungan anggaran berkurang secara signifikan.
Dalam sektor pendidikan, keterbatasan anggaran dapat memengaruhi keberlanjutan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, bantuan pendidikan, serta pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah. Sementara pada sektor kesehatan, masyarakat membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, terutama di wilayah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau.
Demikian pula pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di kampung-kampung. Ketersediaan jalan, jembatan, fasilitas air bersih, serta sarana pelayanan publik lainnya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.
Abdollah mengingatkan bahwa apabila program-program tersebut mengalami pengurangan, kesenjangan pembangunan antara kampung, perkotaan, dan ibu kota provinsi berpotensi semakin besar.
Kondisi tersebut juga dikhawatirkan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, masyarakat di daerah membutuhkan bukti nyata kehadiran negara melalui kebijakan pembangunan yang adil dan merata, bukan justru merasakan semakin terbatasnya pelayanan akibat kebijakan pengurangan anggaran.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat harus memahami bahwa keberadaan negara tidak hanya terlihat dari kuatnya pemerintahan di tingkat pusat, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan masyarakat di daerah memperoleh hak dan pelayanan yang layak.
Dalam pandangannya, MRP Papua Barat memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pelaksanaan Otonomi Khusus, dan aspirasi masyarakat adat Papua.
Karena itu, MRP Papua Barat berada pada posisi untuk menyampaikan berbagai persoalan masyarakat kepada pemerintah sekaligus memastikan agar kebijakan negara tetap memperhatikan kondisi masyarakat di Tanah Papua.
“MRP hari ini merupakan jembatan NKRI dan juga jembatan Otonomi Khusus. Kami berada di tengah-tengah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Negara harus melihat kondisi masyarakat di bawah, karena kehadiran negara juga harus dirasakan oleh masyarakat di daerah. Jangan sampai seluruh perhatian dan sumber daya hanya terpusat di Jakarta,” ungkap Abdollah.
Ia berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemangkasan DBH Migas Papua Barat tahun anggaran 2027.
Pokja Adat MRP Papua Barat juga mengharapkan adanya kesatuan sikap antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPR Papua Barat, MRP, serta seluruh elemen masyarakat adat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Menurutnya, perjuangan tersebut bukan semata-mata untuk mempertahankan besaran anggaran, melainkan memastikan keberlanjutan pembangunan, perlindungan hak masyarakat adat, serta pemenuhan kebutuhan dasar Orang Asli Papua.
Dengan demikian, kebijakan pengelolaan dan pembagian hasil sumber daya alam di Papua Barat diharapkan tetap memperhatikan prinsip keadilan, keberpihakan kepada masyarakat adat, dan pemerataan pembangunan sehingga manfaat kekayaan alam benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah penghasil maupun masyarakat Papua Barat secara keseluruhan. (red)
About the Author
