FAKFAK,PinFunPapua.com – Kesenjangan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil Kabupaten Fakfak kembali menjadi perhatian serius. Pusat Kesehatan Pembantu (Pustu) di Kampung Otoweri, Distrik Tomage, dilaporkan lebih dari dua tahun tidak memiliki tenaga kesehatan yang bertugas menetap. Akibatnya, masyarakat harus menempuh perjalanan menuju Puskesmas Tomage ketika membutuhkan pelayanan medis, dengan biaya transportasi dan bahan bakar minyak (BBM) yang sering kali ditanggung sendiri.
Persoalan tersebut disampaikan Kepala Kampung Otoweri, Daing Kutanggas, saat melakukan pertemuan silaturahmi bersama Anggota Komisi II DPR Provinsi Papua Barat, Fachry Tura, di Fakfak, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Daing mengungkapkan bahwa ketiadaan tenaga kesehatan di Pustu Otoweri telah menyulitkan masyarakat selama lebih dari dua tahun. Warga yang sakit tidak memiliki pilihan selain mencari pelayanan kesehatan ke Puskesmas Tomage.
Kondisi ini semakin memprihatinkan karena biaya perjalanan untuk mengantar pasien sering kali harus ditanggung oleh pemerintah kampung maupun masyarakat. Padahal, warga yang membutuhkan pertolongan medis seharusnya mendapatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan, bukan justru dibebani persoalan biaya perjalanan.
“Kami masyarakat Otoweri kalau sakit harus dibawa ke Puskesmas Tomage. Untuk biaya minyak dan kebutuhan lainnya, sering kali kami sendiri yang menanggung. Padahal masyarakat sudah dalam kondisi sakit, tetapi masih harus dibebani dengan biaya perjalanan,” ungkap Daing.
Ia menyayangkan keberadaan gedung Pustu yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal akibat tidak adanya tenaga medis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, berbagai upaya dan permintaan kepada pemerintah daerah maupun instansi kesehatan terkait agar menempatkan tenaga kesehatan, baik perawat maupun bidan, telah berulang kali disampaikan. Namun, hingga saat ini belum ada realisasi.
“Kami membutuhkan petugas kesehatan di kampung supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan ketika sakit. Jangan sampai gedung Pustu sudah ada, tetapi tidak ada tenaga medis yang bertugas. Kalau masyarakat sakit, siapa yang akan menangani?” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Fachry Tura tidak tinggal diam. Saat pertemuan berlangsung, dirinya langsung mengambil langkah konkrit dengan menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus meminta agar persoalan kekosongan tenaga kesehatan di Pustu Otoweri segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak.
Fachry menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, lebih dari dua tahun tanpa pelayanan kesehatan yang memadai merupakan kondisi serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah.
“Saat itu juga saya langsung menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Otoweri. Kepala dinas telah menyanggupi untuk segera menindaklanjuti persoalan ini, terutama berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak agar tenaga kesehatan dapat ditempatkan di Pustu Otoweri,” ungkap Fachry.
Ia menekankan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana masyarakat di perkotaan. Keterbatasan geografis tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pemenuhan hak dasar masyarakat.
Fachry juga menilai persoalan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Fakfak di bawah kepemimpinan Bupati Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat harus dimulai dari kampung. Pemerintah perlu memastikan bahwa program kesehatan dan pendidikan tidak hanya dirasakan masyarakat di pusat kota, tetapi juga menjangkau kampung-kampung yang jauh dari pusat pelayanan pemerintahan.
“Program yang menyangkut kesehatan dan pendidikan harus dimulai dari kampung, baru ke kota. Jangan sampai masyarakat di wilayah terpencil terus tertinggal dalam mendapatkan pelayanan dasar. Pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.
Sebagai Anggota DPR Provinsi Papua Barat, Fachry menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten agar berbagai aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan memperoleh tindak lanjut.
Ia berharap kesanggupan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat segera diwujudkan melalui langkah nyata, terutama penempatan tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan secara berkelanjutan di Pustu Otoweri.
Di akhir penyampaiannya, Fachry Tura turut menyampaikan ucapan Dirgahayu Kota Fakfak ke-126 yang jatuh pada Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, momentum peringatan hari jadi Kota Fakfak tidak sekadar menjadi perayaan seremonial, tetapi harus dimaknai sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi dan mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan yang masih membutuhkan pembenahan.
Ia berharap, memasuki usia ke-126 tahun, Kabupaten Fakfak semakin maju melalui pembangunan yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang semakin baik dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
“Dirgahayu Kota Fakfak ke-126 tahun. Semoga momentum ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk melihat berbagai hal yang masih perlu dibenahi, sehingga ke depan Fakfak menjadi daerah yang lebih baik, maju, dan sejahtera,” ungkapnya.
Fachry juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus membangun kebersamaan serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
MARI KATONG SAMA-SAMA BERKARYA UNTUK NEGRI
(Jurnalis: Risman Bauw)
