FAKFAK,PinFunPapua.com – Pemotongan atau penurunan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat hingga 81,56 persen mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Sekretaris Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, Badarudin Heremba, secara terbuka mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat yang menyebabkan penurunan drastis alokasi DBH Migas Otsus tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Badarudin kepada media ini di Fakfak, Papua Barat, Senin (16/11/2026).
Menurut Badarudin, penurunan alokasi hingga lebih dari 80 persen bukan persoalan biasa yang dapat dipandang hanya sebagai penyesuaian anggaran. Kebijakan tersebut harus dijelaskan secara terbuka karena menyangkut keberlangsungan program pembangunan dan pemenuhan hak-hak masyarakat Orang Asli Papua (OAP).
Ia mempertanyakan dasar perhitungan, pertimbangan, serta alasan pemerintah pusat sehingga alokasi DBH Migas Otsus Papua Barat mengalami penurunan dalam jumlah yang sangat besar.
Baginya, pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan transparan agar pemerintah daerah dan masyarakat mengetahui faktor yang menyebabkan perubahan alokasi tersebut.
DBH Migas merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Dana tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Badarudin menilai, apabila penurunan alokasi tersebut tidak segera mendapatkan kejelasan dan solusi, kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan berpotensi ikut terpengaruh.
Sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian antara lain pembangunan jalan dan jembatan, penyediaan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang masih dibutuhkan masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat.
Selain itu, keterbatasan anggaran pembangunan juga berpotensi memengaruhi penciptaan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, semangat Otonomi Khusus tidak boleh berhenti pada ketentuan undang-undang semata. Pelaksanaannya harus benar-benar dirasakan melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat Papua.
Sebagai bagian dari Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Badarudin menegaskan pentingnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan Otsus, termasuk memastikan hak-hak Orang Asli Papua tetap menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan.
Karena itu, ia mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, DPR Papua Barat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membahas persoalan penurunan DBH Migas Otsus tersebut.
Transparansi mengenai dasar perhitungan dan rincian alokasi anggaran juga dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan anggaran harus terus diperkuat sehingga setiap dana yang diterima benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan kekayaan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan keadilan pembangunan. Daerah yang memiliki kekayaan alam semestinya memperoleh manfaat yang jelas bagi masyarakatnya.
“Otonomi Khusus bukan sekadar angka dalam anggaran atau janji dalam undang-undang. Otsus harus menghadirkan keadilan, pembangunan, dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat Papua. Kekayaan alam harus memberikan manfaat bagi rakyat, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan keuangan.”
(Jurnalis : Risman Bauw).
