Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak ( FOTO : Aufrida Marisan )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat menegaskan penolakannya terhadap kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pemangkasan anggaran yang mencapai sekitar 81,56 persen tersebut dinilai bukan sekadar persoalan berkurangnya kapasitas keuangan daerah, melainkan menyangkut hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) yang telah dijamin melalui Undang-Undang Otonomi Khusus.
Sikap tegas tersebut disampaikan Ketua MRP Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, setelah lembaganya menggelar pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membahas dampak pemangkasan DBH Migas Otsus terhadap keberlanjutan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat asli Papua.
Pertemuan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, antara lain Asisten I, Asisten II, dan Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta anggota MRP Papua Barat.
Judson Ferdinandus Waprak mengatakan, persoalan pemangkasan DBH Migas Otsus harus mendapatkan perhatian serius seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut memang berdampak langsung terhadap keuangan pemerintah daerah, tetapi konsekuensi yang lebih besar justru dirasakan oleh masyarakat asli Papua sebagai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus.
“Pertemuan yang dilaksanakan MRP Papua Barat bersama pemerintah beberapa waktu lalu ini berkaitan dengan pemangkasan anggaran DBH Migas Otsus. Persoalan ini mungkin terlihat sebagai persoalan keuangan daerah, tetapi dampaknya juga langsung dirasakan oleh Orang Asli Papua,” ungkap Judson Waprak saat ditemui wartawan.
Ia menjelaskan, DBH Migas Otsus memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan pelaksanaan berbagai program pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Karena itu, apabila terjadi pengurangan anggaran dalam jumlah besar, pemerintah daerah akan menghadapi keterbatasan dalam menjalankan program-program yang selama ini menjadi bagian dari keberpihakan terhadap OAP.
Menurut Judson, MRP Papua Barat memandang bahwa anggaran yang bersumber dari Otonomi Khusus tidak dapat diperlakukan sama dengan anggaran pemerintah lainnya. Hal tersebut karena terdapat kepentingan khusus dan hak-hak masyarakat asli Papua yang melekat dalam kebijakan pengalokasian dana tersebut.
“Kalau anggaran lain, silakan saja. Kami dari lembaga MRP tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi atau mengontrol secara langsung. Namun, ini adalah anggaran Otonomi Khusus yang diperuntukkan bagi Orang Asli Papua. Karena itu, persoalan ini sangat penting dan harus dibicarakan bersama,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah pusat dalam melakukan pemangkasan anggaran tersebut. Menurutnya, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat asli Papua.
MRP Papua Barat, lanjutnya, meminta agar pemerintah pusat tidak mengambil keputusan yang berpotensi mengurangi hak-hak masyarakat Papua tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh tujuan dan semangat Undang-Undang Otonomi Khusus.
Judson menilai pemangkasan DBH Migas Otsus hingga sekitar 81,56 persen merupakan pengurangan yang sangat besar dan tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Pengurangan tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program prioritas, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua.
Ia mencontohkan program Papua Cerdas dan Papua Sehat yang selama ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Bagi MRP Papua Barat, kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus mendapatkan perhatian dan dukungan anggaran secara berkelanjutan. Jika anggaran Otsus mengalami pengurangan secara signifikan, dikhawatirkan pelaksanaan berbagai program keberpihakan kepada masyarakat asli Papua tidak dapat berjalan secara optimal.
“Pemotongan sebesar 81,56 persen itu bukan angka yang kecil. Sementara itu, pemerintah daerah sedang berupaya menjalankan berbagai program untuk masyarakat Papua, termasuk Papua Cerdas dan Papua Sehat. Ini merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat asli Papua yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Oleh karena itu, MRP Papua Barat berharap pemerintah pusat dapat melihat persoalan tersebut bukan hanya dari perspektif pengaturan dan efisiensi anggaran negara, tetapi juga dari perspektif perlindungan hak-hak masyarakat asli Papua sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus.
Ia meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi dan meninjau kembali kebijakan pemangkasan tersebut agar alokasi DBH Migas Otsus dapat dikembalikan secara utuh kepada daerah sesuai dengan ketentuan dan hak yang semestinya diterima.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat melihat bahwa ini merupakan kebutuhan Orang Asli Papua yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus. Harapan kami, anggaran tersebut dapat ditinjau kembali dan dikembalikan secara utuh ke daerah,” katanya.
Sebagai langkah konkret dalam menyikapi persoalan tersebut, MRP Papua Barat merekomendasikan agar Gubernur Papua Barat segera menginisiasi pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memperjuangkan pengembalian hak DBH Migas Otsus.
Menurut Judson, persoalan ini tidak cukup hanya dibicarakan di tingkat pemerintah provinsi. Diperlukan kesamaan sikap dan langkah bersama seluruh unsur pemerintahan daerah agar aspirasi masyarakat Papua Barat dapat disampaikan secara kuat kepada pemerintah pusat.
Ia menegaskan, perjuangan mempertahankan hak-hak Otsus harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebankan kepada Gubernur Papua Barat atau MRP. Seluruh unsur pemerintahan, termasuk DPR Papua Barat dan pemerintah kabupaten, perlu mengambil bagian dalam menyikapi kebijakan tersebut.
MRP juga mendorong agar pemerintah provinsi bersama para pemangku kepentingan dapat membangun komunikasi dan melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas pemangkasan anggaran DBH Migas Otsus.
“Kami akan meminta Gubernur untuk segera membuat pertemuan di tingkat Forkopimda agar dapat mengambil langkah-langkah strategis. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat sehingga hak-hak Otonomi Khusus dalam DBH Migas ini dapat diperjuangkan kembali,” ungkapnya.
Judson menambahkan, perhatian terhadap persoalan DBH Migas Otsus tidak boleh hanya terpusat pada pemerintah provinsi. Seluruh bupati di tujuh kabupaten di Papua Barat, khususnya daerah-daerah yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan produksi sumber daya alam, perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Menurutnya, suara pemerintah kabupaten sangat penting karena dampak pengurangan anggaran dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik, serta program pemberdayaan masyarakat asli Papua di setiap wilayah.
Ia berharap seluruh kepala daerah memiliki pemahaman dan sikap yang sama bahwa keberadaan dana Otsus merupakan instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Lebih jauh, Judson menegaskan bahwa perjuangan MRP Papua Barat dalam menyikapi pemangkasan DBH Migas Otsus bukan semata-mata mempermasalahkan besaran angka anggaran yang berkurang. Persoalan yang lebih mendasar adalah menyangkut hak-hak masyarakat adat Papua atas sumber daya alam yang dimiliki di Tanah Papua.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat adat Papua memiliki hubungan historis dan kultural dengan tanah serta sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ketika sumber daya alam tersebut dikelola negara untuk kepentingan pembangunan dan perekonomian nasional, masyarakat asli Papua juga memiliki hak untuk memperoleh manfaat yang adil melalui kebijakan Otonomi Khusus.
Karena itu, menurutnya, kebijakan pengurangan DBH Migas Otsus perlu dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keberpihakan, serta tujuan utama pemberlakuan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
“Ini bukan hanya soal DBH Migas atau sekadar membahas angka-angka anggaran. Namun, ini menyangkut hak-hak dasar Orang Asli Papua melalui hak-hak adat mereka yang telah diberikan kepada negara untuk dikelola, dengan harapan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang layak di Tanah Papua melalui ketentuan Otonomi Khusus,” tegas Judson.
Ia menekankan bahwa keberadaan dana Otsus harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat asli Papua, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
MRP Papua Barat sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan aspirasi, melindungi hak-hak dasar, serta mengawal pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus agar tetap berpihak kepada masyarakat asli Papua.
Dengan demikian, MRP Papua Barat berharap pemerintah pusat tidak mengabaikan aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah dan masyarakat Papua. Evaluasi terhadap kebijakan pemangkasan DBH Migas Otsus dinilai penting agar semangat Otonomi Khusus tidak kehilangan substansi dan tujuan utamanya.
Judson menegaskan, seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat harus bersatu memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur konstitusional, koordinasi antarlembaga, serta komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.
Baginya, mempertahankan DBH Migas Otsus bukan sekadar mempertahankan alokasi anggaran daerah, melainkan memastikan bahwa hak-hak Orang Asli Papua tetap terlindungi dan manfaat kekayaan sumber daya alam dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat di Tanah Papua. (red)

