MANOKWARI, PinFunPapua.com – Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan seragam dalam menjelaskan kebijakan nasional kepada masyarakat, khususnya terkait efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Ali Baham, kebijakan nasional ini tidak hanya berdampak pada struktur anggaran pemerintah daerah, tetapi juga berpengaruh pada pelaku usaha, termasuk para pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh pimpinan OPD untuk memberikan penjelasan yang konsisten dan tidak membingungkan masyarakat.
“Kemarin, ketika saya keluar dari rumah, ada sekitar 200 pengusaha OAP yang datang meminta penjelasan. Ini menunjukkan bahwa mereka membutuhkan kejelasan terkait dampak kebijakan ini terhadap sektor usaha mereka,” ungkapnya.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengingatkan agar tidak ada perbedaan informasi yang diberikan oleh jajaran pemerintah daerah. “Saya meminta agar semua pimpinan OPD memahami kebijakan ini secara menyeluruh dan menyampaikan informasi yang sama kepada masyarakat. Jangan sampai ada yang memberikan penjelasan berbeda-beda, karena hal ini bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian,” tegasnya.
Ia juga mencontohkan bagaimana perbedaan pemahaman dalam menjelaskan kebijakan sering kali menyebabkan masyarakat bereaksi secara emosional. “Kalau ada perbedaan informasi, akhirnya begitu pimpinan baru datang, semua langsung menyerbu dengan berbagai pertanyaan dan tuntutan. Ini yang harus kita hindari,” ujarnya.
Ali Baham berharap dengan adanya komunikasi yang baik dan seragam dari pemerintah daerah, masyarakat dapat memahami kebijakan efisiensi anggaran ini secara lebih jelas. “Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang benar, tetapi juga memahami konteks kebijakan ini dengan baik,” tandasnya.
Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini, Ali Baham menekankan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan dengan optimal, tanpa mengurangi efektivitas layanan publik di Papua Barat. (JN)
