Penyesuaian Anggaran, Rakor Biro PBJ Papua Barat Masih Menunggu Kepastian

MANOKWARI, PinFunPapua.com – Rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) se-Tanah Papua tahun ini menghadapi ancaman pembatalan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Rakor yang sedianya akan dihadiri oleh perwakilan dari enam provinsi di Papua ini dinilai sebagai agenda strategis, tetapi berpotensi tidak terlaksana karena keterbatasan dana.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua Barat, Yakub Rikhard Kiriwenno, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini berdampak langsung pada berbagai program kerja, termasuk rakor tersebut. “Ini momen yang sangat besar karena menghadirkan enam provinsi di Papua. Namun, karena pemangkasan anggaran, kami harus menyesuaikan kembali skala prioritas,” ujarnya.

Menurutnya, jika rakor ini tidak dapat berjalan sesuai rencana, maka akan berpengaruh terhadap koordinasi dan sinergi antara biro PBJ di seluruh Papua. “Kami berharap rakor ini tetap bisa terlaksana karena ini menyangkut wajah PBJ di Tanah Papua. Tetapi, kami masih harus menyesuaikan dengan kebijakan anggaran yang ada,” tambahnya.

Saat ini, Biro PBJ Papua Barat masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum menentukan jadwal pasti pelaksanaan rakor. “Kami belum bisa menetapkan jadwal karena masih menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan besar lainnya yang juga mengalami penyesuaian akibat keterbatasan anggaran,” kata Yakub.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran telah memaksa biro untuk melakukan seleksi ketat terhadap program-program yang akan dijalankan. “Kami harus melihat mana yang benar-benar prioritas. Kalau tetap ingin melaksanakan rakor, kami harus mencari alternatif solusi agar dapat berjalan dengan biaya yang lebih efisien,” ungkapnya.

Meski menghadapi tantangan, Yakub menegaskan bahwa Biro PBJ Papua Barat tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sebaik mungkin. “Kami akan mencari cara terbaik agar koordinasi antarprovinsi dalam hal pengadaan barang dan jasa tetap berjalan, meskipun ada keterbatasan anggaran,” tutupnya. (red)