MANOKWARI, PinFunPapua.com – Gubernur Provinsi Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, mengingatkan secara tegas kepada seluruh aparatur pemerintahan dan pihak-pihak terkait untuk menghentikan praktik menjanjikan proyek-proyek pemerintah kepada kontraktor sebelum proses lelang resmi dilaksanakan.
Peringatan ini disampaikan Gubernur saat memimpin apel gabungan lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat di halaman Kantor Gubernur, Arfai, Manokwari, pada Selasa (8/4/2025).
Gubernur Dominggus menegaskan bahwa dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 telah diserahkan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga sudah waktunya untuk segera menginput kegiatan ke dalam sistem pengadaan barang dan jasa guna memulai proses pelelangan.
“DIPA sudah kita serahkan. Sekarang saatnya diinput ke sistem pengadaan barang dan jasa agar kegiatan segera dilelang. Saya minta semua OPD segera memasukkan data, karena ada yang sudah dan ada juga yang belum,” ujarnya.
Gubernur mengaku mendapat sejumlah informasi dari masyarakat terkait praktik tidak sehat yang mulai terjadi di lapangan, di mana sejumlah oknum telah menawarkan proyek kepada pihak ketiga sebelum proses lelang berlangsung.
“Manokwari ini kota kecil. Informasi cepat tersebar. Saya sudah dengar ada yang mulai menawar-nawari pekerjaan kepada kontraktor padahal lelang belum dimulai. Ini tidak boleh,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa tindakan mendahului proses pengadaan bisa berdampak hukum. Jika pihak yang dijanjikan proyek tersebut tidak mendapatkan pekerjaan yang dimaksud, besar kemungkinan akan melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum.
“Syukur kalau dia dapat. Tapi kalau tidak dapat, lalu merasa dirugikan dan melapor ke polisi, yang menjanjikan itu bisa berurusan dengan hukum,” jelas Gubernur.
Dominggus Mandacan meminta Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta seluruh OPD untuk bekerja sesuai prosedur. Ia mengingatkan bahwa proses lelang harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan adil.
“Tunggu saja. Yang penting semua persyaratan dilengkapi dan diinput ke sistem. Setelah itu dilelang secara sah. Kalau menang, baru bisa bekerja. Tapi jangan mendahului, karena nanti bisa berurusan dengan hukum,” katanya.
Pemerintah Provinsi Papua Barat, kata Gubernur, berkomitmen menjaga integritas proses pengadaan agar pembangunan berjalan dengan tertib, profesional, dan bebas dari praktik manipulatif yang merugikan negara.
Jika Anda ingin menambahkan tanggapan dari kontraktor, dinas teknis, atau asosiasi jasa konstruksi, saya siap bantu kembangkan berita lebih lanjut. (red)
About the Author
