MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Sahabat Polisi Indonesia (SPI) Papua Barat, Jalil Lambara, menyoroti kondisi parkir yang dinilai tidak tertib di wilayah Kabupaten Manokwari. Ia menilai, maraknya pungutan parkir yang dilakukan secara tidak resmi telah menimbulkan keresahan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan parkir di daerah tersebut.
Jalil meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Manokwari dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari untuk segera melakukan penertiban serta menerapkan sistem retribusi resmi terhadap pungutan parkir yang ada. Hal ini, menurutnya, penting dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menekan praktik pungutan liar yang selama ini terjadi di lapangan.
“Penjaga parkir di Manokwari sudah menjamur dan jumlahnya sangat banyak. Yang menjadi pertanyaan, apakah hasil pungutan parkir itu benar-benar masuk ke kas daerah, atau justru hanya menjadi pungutan liar di lapangan?” kata Jalil Lambara.
Ia juga menyoroti banyaknya pungutan parkir yang dilakukan di berbagai lokasi seperti pusat perbelanjaan, toko-toko, hingga objek wisata. Tak jarang, pungutan tersebut memiliki tarif yang dinilai tidak wajar.
Selain persoalan retribusi, Jalil juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya anak di bawah umur yang bekerja sebagai juru parkir. Ia menilai, hal tersebut sangat memprihatinkan karena seharusnya anak-anak berada di sekolah, bukan bekerja di jalanan.
“Saya melihat masih banyak anak-anak di bawah umur yang menjadi tukang parkir. Padahal, pada usia tersebut, mereka memiliki kewajiban untuk bersekolah, bukan bekerja,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Jalil mengusulkan agar Pemda Manokwari menjalin kerja sama dengan para juru parkir dan melakukan pendataan serta penertiban secara menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem parkir yang tertib, transparan, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD Kabupaten Manokwari,” pungkasnya. ( Janu)
About the Author
