Ketua DPRPB: Pembangunan Kantor Baru DPR Papua Barat Wajib Masuk Program Prioritas Daerah

MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dinilai sebagai kebutuhan mendesak dan harus masuk dalam program prioritas pembangunan Provinsi Papua Barat. Ketua DPRPB, Orgenes Wonggor yang akrab disapa Owor, menegaskan hal tersebut dalam pernyataannya pada Senin (21/4/2025) di Manokwari.

 

Menurutnya, selama lebih dari lima tahun terakhir, DPRPB telah melaksanakan tugas-tugas kelembagaan tanpa memiliki kantor yang representatif. “Selama periode 2019–2024, kami tidak memiliki kantor yang memadai. Sekarang kita telah memasuki periode baru, 2024–2029, dan sudah hampir setengah tahun berjalan, situasinya masih sama. Ini adalah kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda,” ujar Owor.

 

Ketiadaan kantor resmi dinilai mengganggu efektivitas kerja DPRPB, terutama dalam menyelenggarakan kegiatan rapat maupun sidang yang memerlukan ruang memadai. Saat ini, pertemuan dengan peserta lebih dari 10 orang terpaksa dilaksanakan di hotel-hotel di Manokwari karena keterbatasan fasilitas.

 

“Kegiatan rapat dan sidang terpaksa dilakukan di hotel karena kantor yang digunakan saat ini masih bersifat pinjaman, berlokasi di kompleks perkantoran Arfai. Ini bukan solusi jangka panjang bagi lembaga perwakilan rakyat,” lanjutnya.

 

Owor mendorong agar pembangunan kantor DPRPB segera dimulai dengan melanjutkan tahapan yang pernah dilakukan pada periode sebelumnya. Ia mengacu pada peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat saat itu, Dominggus Mandacan, di wilayah Distrik Manokwari Selatan.

 

“Pembangunan kantor bisa dimulai dari lokasi yang telah ada dan telah melalui peletakan batu pertama, atau bisa juga di lokasi baru. Namun saya tegaskan, lokasi pembangunan harus tetap berada di wilayah Manokwari Selatan, berdekatan dengan pusat pemerintahan provinsi,” tegasnya.

 

Ia berharap proses pembangunan dapat dimulai pada tahun anggaran 2025, baik melalui Perubahan APBD maupun APBD Induk 2026. “Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Mau tidak mau, suka tidak suka, proses pembangunan harus dimulai tahun ini,” pungkasnya.

 

Dengan dimulainya pembangunan kantor baru, diharapkan DPRPB dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mengawal aspirasi rakyat serta menyukseskan pembangunan di Provinsi Papua Barat secara menyeluruh. (red/rls)

Please follow and like us:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *