JAKARTA, PinFunPapua.com — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka, memberikan dukungan penuh terhadap langkah konkret Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mendukung agenda strategis nasional, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Martin menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif Polri, di bawah kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dalam program ketahanan pangan yang diinisiasi pemerintah pusat. Menurutnya, Polri telah menunjukkan kapasitas sebagai institusi negara yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri yang ikut hadir dan aktif mengambil peran nyata dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Ini menunjukkan bahwa Polri semakin responsif dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa,” kata Martin dalam keterangan persnya, Sabtu (7/6/2025).
Martin menggarisbawahi kehadiran Kapolri mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan panen raya jagung kuartal II di Bengkayang, Kalimantan Barat, sebagai bukti komitmen Polri terhadap pembangunan nasional, khususnya di sektor pertanian.
“Ketika institusi kepolisian hadir di tengah-tengah petani, membantu penanaman, pengelolaan lahan, hingga distribusi hasil panen, itu bukan hal kecil. Itu transformasi besar dari pendekatan keamanan menuju pendekatan kesejahteraan,” ujarnya.
Menurut Martin, langkah ini mencerminkan kesadaran Polri terhadap pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas nasional. Ia menyatakan bahwa kontribusi Polri di sektor pertanian memperkuat perannya tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelindung kesejahteraan rakyat.
Ia mencatat bahwa Polri telah mendorong pemberdayaan lebih dari 136.000 kelompok tani untuk mengelola lahan-lahan produktif. Pada kuartal I 2025, hasil panen jagung mencapai 118.975 ton dari 16.656 hektare lahan. Angka ini melonjak signifikan pada kuartal II, dengan hasil panen berkisar antara 1,78 hingga 2,54 juta ton.
“Ini kerja konkret, bukan simbolik. Ini bentuk bahwa negara hadir, dan Polri menjadi bagian penting dari kehadiran itu,” tegas Martin.
Tak hanya itu, Polri juga memberikan dukungan logistik kepada petani dengan menyalurkan berbagai peralatan pertanian modern, seperti 500 unit alat penguji kesuburan tanah, 50 alat pemipil jagung, 100 alat penguji kadar air, dan 100 alat pengering berkapasitas satu ton. Bantuan ini disalurkan ke lima wilayah kepolisian daerah, yakni Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.
Martin menilai sinergi Polri dengan sektor pertanian harus diperluas ke wilayah lain agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata di seluruh penjuru Indonesia.
“Program ini sangat baik dan sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan. Saya berharap sinergi seperti ini bisa terus berlanjut dan melibatkan lebih banyak pihak demi memperkuat ketahanan pangan nasional,” katanya.
Sebelumnya, dalam pernyataan saat panen raya di Kalimantan Barat, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program kedaulatan pangan. Ia menyebutkan bahwa Polri menargetkan penanaman jagung seluas satu juta hektare selama tahun 2025.
“Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, di tengah padatnya tugas kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir untuk menyapa langsung para petani sekaligus memberikan semangat bagi kita semua untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia,” kata Kapolri.
Kapolri juga menyampaikan bahwa saat ini tersedia 445.600 hektare lahan siap tanam serta 922.700 hektare lahan perhutanan sosial yang sedang dalam tahap verifikasi. Apabila seluruh lahan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka target satu juta hektare penanaman jagung sangat mungkin untuk terlampaui.
Langkah-langkah konkret ini, menurut Martin, membuktikan bahwa Polri bertransformasi menjadi institusi yang hadir di tengah-tengah rakyat, tidak hanya sebagai penjaga ketertiban dan hukum, tetapi juga sebagai agen pembangunan nasional yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (red/rls)
