MANOKWARI, PinFunPapua.com — Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan PT Papua Bangun Konstruksi menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat–Papua Barat Daya, Arowi, Manokwari, Jumat (13/6/2025). Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Noak Aronggear ini menuntut adanya transparansi dalam proses lelang proyek, khususnya proyek rehabilitasi jaringan irigasi Wariori.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk berisi kritik dan tuntutan, antara lain bertuliskan “Proyek Wariori Penuh Rekayasa dan Penipuan”, “Kembalikan Uang Kontraktor yang Ditipu”, serta “PPK Transparan atas Proyek Wariori”. Selain berorasi, mereka juga menyerahkan 40 butir tuntutan tertulis kepada Kepala BWS Papua Barat–Papua Barat Daya, Wempy Nauw, yang menerima langsung perwakilan pengunjuk rasa.
Menanggapi aksi tersebut, Wempy menyampaikan bahwa pihaknya menghargai penyampaian aspirasi sebagai bagian dari demokrasi. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pelelangan proyek di lingkup BWS berjalan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Terkait kegiatan hari ini, itu sah-sah saja karena saudara-saudari kita datang menyampaikan aspirasi. Namun, kita berada dalam negara hukum, maka seluruh proses harus berjalan berdasarkan regulasi,” ujar Wempy kepada awak media usai menemui massa.
Ia menjelaskan bahwa proyek Wariori saat ini masih dalam tahap persiapan kontrak setelah melalui proses tender terbuka. Menurutnya, belum ada kegiatan fisik yang dilakukan karena kontrak belum ditandatangani.
“Proyek ini belum dikerjakan. Masih dalam tahap persiapan kontrak setelah proses tender selesai,” tegasnya, menanggapi tudingan bahwa proyek telah berjalan diam-diam.
Lebih lanjut, Wempy mengungkapkan adanya keterbatasan penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) dalam aspek teknis pengadaan barang dan jasa. Meskipun UU Otsus menjadi dasar kebijakan afirmatif, tetapi tidak secara eksplisit mengatur mekanisme teknis lelang yang berpihak kepada kontraktor asli Papua.
“Undang-Undang Otsus memang menjadi pagar kebijakan, tetapi tidak mengarahkan secara teknis pelaksanaan tender. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengakomodasi hak-hak pengusaha Papua di sistem pengadaan nasional,” ujarnya.
Kendati demikian, Wempy menegaskan bahwa BWS tetap berkomitmen untuk memberdayakan kontraktor asli Papua. Pihaknya telah mengalokasikan paket-paket pekerjaan yang menggunakan skema penunjukan langsung (PL) kepada pengusaha lokal, sesuai dengan instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan Papua.
“Untuk proyek PL senilai maksimal Rp1 miliar, mayoritas telah kami berikan kepada pengusaha Papua. Ini adalah bentuk komitmen kami,” ucapnya.
Terkait transparansi, Wempy menegaskan bahwa semua paket pekerjaan diumumkan melalui platform resmi Kementerian PUPR. Pada tahun anggaran 2025, terdapat enam paket proyek yang ditayangkan, namun hingga kini hanya proyek Wariori yang berhasil dilelang. Dua paket lainnya dinyatakan gagal tender karena peserta tidak memenuhi persyaratan.
Aksi yang berlangsung damai ini diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan secara tertulis dari massa aksi kepada BWS. Wempy menyampaikan bahwa seluruh poin tuntutan akan dipelajari dan dikaji sesuai koridor hukum dan aturan yang berlaku. (red)
About the Author
