MANOKWARI, PinFunPapua.com — Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat–Papua Barat Daya, Wempy Nauw, menegaskan bahwa seluruh paket pekerjaan infrastruktur yang ditangani instansinya telah melalui proses lelang terbuka dan transparan melalui platform e-Katalog milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pernyataan ini disampaikan menyusul aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa dari PT Papua Bangun Konstruksi, Jumat (13/6/2025), di depan kantor BWS di kawasan Arowi, Manokwari.
Dalam aksi yang dipimpin oleh Koordinator Lapangan Noak Aronggear tersebut, para demonstran menyuarakan tuntutan atas transparansi dalam proses pelelangan, khususnya proyek jaringan irigasi Wariori. Sejumlah spanduk dengan narasi keras turut dibentangkan, seperti “Proyek Wariori Penuh Rekayasa dan Penipuan”, “Kembalikan Uang Kontraktor yang Ditipu”, serta “PPK Transparan atas Proyek Wariori”. Massa juga menyerahkan 40 poin tuntutan tertulis secara langsung kepada Kepala BWS.
Menanggapi hal itu, Wempy menyampaikan bahwa proses pengadaan proyek di lingkungan BWS telah menggunakan sistem digital e-Katalog yang sudah diterapkan selama tiga tahun terakhir. Sistem ini dinilai efektif dalam mendorong efisiensi waktu dan mempercepat realisasi kegiatan fisik di lapangan.
“Semua paket diumumkan terbuka di etalase PU. Pengadaan melalui e-Katalog ini sudah kami lakukan sejak tiga tahun lalu, bukan hal baru. Sistem ini hemat waktu dan memungkinkan percepatan pelaksanaan fisik di lapangan,” ujar Wempy saat dikonfirmasi usai menerima perwakilan massa aksi.
Ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2025, BWS Papua Barat–PBD mengelola empat proyek strategis yang tersebar di berbagai wilayah, yaitu di Arar (Sorong), Bomberay (Fakfak), serta Aimasi dan Wariori di Manokwari. Dari empat proyek tersebut, dua telah selesai proses tender, yakni Wariori dan Bomberay. Sementara proyek Aimasi harus dilelang ulang karena peserta tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, dan proyek di Arar masih dalam evaluasi di Pusat Pengkajian dan Pengadaan Jasa Konstruksi (P2JK).
Terkait tuntutan yang disampaikan, Wempy menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan tanggapan tertulis atas seluruh aspirasi yang diajukan. Ia berharap, setelah ini tidak lagi terjadi aksi demonstrasi susulan, melainkan dialog dan komunikasi konstruktif.
“Aspirasi sudah kami terima dan tanggapi. Saya minta jangan datang untuk demo lagi, tetapi datang untuk menerima hasilnya,” kata Wempy.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen BWS untuk tetap menjunjung tinggi akuntabilitas dan integritas dalam setiap proses pengadaan. Ia mengajak semua pihak untuk tidak mencederai kehormatan profesi dan institusi dengan tuduhan yang tidak berdasar.
“Kita bekerja dalam negara hukum. Aspirasi itu sah, tapi kita tetap berpacu pada regulasi. Di sisi lain, mari sama-sama menjaga kehormatan dan hak-hak sebagai anak Papua, tanpa mengabaikan proses hukum dan aturan yang mengikat,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung damai hingga selesai. Kepala BWS memastikan bahwa pihaknya akan terus mempelajari dan menindaklanjuti setiap masukan secara proporsional demi mendorong tata kelola pembangunan yang inklusif dan transparan di Tanah Papua. (red)
About the Author
