MANOKWARI, PinFunPapua.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 di Manokwari, Kamis (26/6/2025). Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani.
Dalam sambutannya, Lakotani menyebut bahwa Musrenbang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Ia merujuk pada dasar hukum pelaksanaan Musrenbang, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, visi dan misi RPJMD harus mengakomodasi arah pembangunan nasional dan kearifan lokal,” ujarnya.
RPJMD Papua Barat 2025–2029 mengusung visi Mewujudkan Papua Barat yang Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam empat makna utama:
Aman yaitu sikap saling menghormati dan menghargai dalam perbedaan suku agama guna menciptakan kehidupan sosial yang damai dan harmonis sebagai syarat utama pembangunan berkelanjutan
Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan kesehatan dan pendidikan melalui peningkatan ekonomi berbasis produk unggulan lokal dengan sasaran utama meningkatkan IPM dan indeks modal manusia
Bermartabat yaitu pelaksanaan tata kelola pemerintah yang bersih dan jujur bebas dari KKN serta menjunjung tinggi hukum dengan mengedepankan nilai-nilai adat dan agama
Mandiri yaitu masyarakat Papua Barat yang mampu menjadi subjek pembangunan dan berdiri di atas kaki sendiri
Lakotani menekankan bahwa semangat Otonomi Khusus (Otsus) wajib terintegrasi dalam setiap rencana dan pelaksanaan pembangunan. Otsus, menurutnya, bukan sekadar keistimewaan administratif, tetapi instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).
“Kita sedang merancang wajah Papua Barat yang lebih adil dan manusiawi, bukan hanya dalam data statistik, tapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya OAP,” ujarnya.
Dalam arah kebijakan jangka menengah daerah, ditetapkan tujuh misi prioritas:
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
Meningkatkan daya saing ekonomi dan investasi inklusif;
Membangun sektor pertanian yang berdaulat dan berkelanjutan;
Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas;
Memperkuat kerukunan antarumat beragama;
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
Optimalisasi Otonomi Khusus untuk kesejahteraan OAP.
Seluruh misi ini telah diselaraskan dengan prioritas nasional Asta Cita. “Musrenbang ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan forum sinergi pembangunan antara pusat dan daerah,” tegasnya. (red/rls)
