MANOKWARI, PinFunPapua.com — Kodam XVIII/Kasuari menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat melalui Perum Bulog. Bentuk dukungan ini diwujudkan melalui pengawasan dan pendampingan oleh jajaran Kodim di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Penyaluran Bantuan Pangan Beras yang dilaksanakan di Kantor Cabang Perum Bulog Manokwari. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Bulog, TNI, pemerintah daerah, serta lembaga pengawasan seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, S.Hub.Int., M.H.I., menyampaikan apresiasinya atas peran aktif seluruh satuan di lapangan yang telah mendampingi proses distribusi bantuan. Menurutnya, kehadiran TNI merupakan bentuk komitmen nyata untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
“Dengan adanya pendampingan dari TNI, kami memastikan bahwa pendistribusian beras Bulog benar-benar tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk hadir di tengah rakyat, membantu pemerintah dan menjaga ketahanan pangan masyarakat,” tegas Pangdam dalam keterangannya.
Distribusi Terpantau di Empat Kodim
Sejumlah Kodim di bawah jajaran Kodam XVIII/Kasuari telah lebih dahulu melaksanakan pendampingan penyaluran bantuan beras, antara lain Kodim 1801/Manokwari, Kodim 1802/Sorong, Kodim 1806/Teluk Bintuni, dan Kodim 1808/Manokwari Selatan. Kodim-kodim lainnya dijadwalkan menyusul sesuai dengan waktu distribusi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Penyaluran bantuan tahun ini dilakukan langsung oleh Bulog bekerja sama dengan TNI, pemerintah desa, serta unsur sosial masyarakat lainnya. Pengawasan ketat dilaksanakan oleh BPKP dan lembaga terkait. Pembayaran dari pemerintah kepada Bulog hanya dilakukan apabila distribusi dinilai tepat sasaran dan sesuai prosedur.
Sebanyak 18.277 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya menjadi target program ini. Data penerima bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan telah diverifikasi oleh pemerintah pusat. Masing-masing keluarga menerima 20 kilogram beras yang disalurkan sekaligus.
Tantangan Lapangan dan Solusi Bersama
Dalam sesi diskusi yang berlangsung, sejumlah perwakilan daerah seperti Teluk Bintuni, Manokwari, dan Teluk Wondama mengungkapkan berbagai tantangan teknis yang dihadapi, mulai dari sulitnya akses distribusi ke wilayah terpencil, keterbatasan sarana transportasi, hingga ketidakakuratan data penerima.
Semua pihak sepakat bahwa sinergi antarlembaga serta koordinasi yang lebih intensif sangat dibutuhkan untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kodam XVIII/Kasuari menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan mendukung program bantuan pemerintah, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan rawan, guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. (red/rls)
About the Author
