WONDAMA, PinFunPapua.com — Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan untuk membangkitkan kembali peran misionaris dalam pembangunan pendidikan di Tanah Papua.
Filep menilai, keterlibatan lembaga misionaris dan yayasan pendidikan berbasis gereja sangat penting untuk menjawab krisis tenaga pendidik dan rendahnya kualitas pendidikan di wilayah pedalaman. Ia berpendapat bahwa dana otonomi khusus (Otsus) saja tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan di Papua.
“Kalau kita berharap hanya dari APBD dan dana Otsus, itu tidak akan cukup. Kita perlu membuka ruang bagi donatur asing, khususnya yang memiliki hubungan historis dengan Papua, untuk ikut membantu membangun pendidikan di sini,” kata Filep.
Menurutnya, negara-negara yang dulu memiliki hubungan erat dengan Papua, baik secara sejarah maupun keagamaan, pasti bersedia membantu jika diberikan ruang. Bantuan itu tidak hanya berbentuk dana, tetapi juga beasiswa untuk calon guru, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Filep juga menekankan perlunya menghidupkan kembali Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) dan yayasan-yayasan misionaris lainnya yang menjadi warisan dari I.S. Kijne. Ia menilai, banyak yayasan tersebut kini dalam kondisi stagnan dan tidak berfungsi optimal.
“Kalau YPK dan yayasan misionaris mati suri, itu berarti kegagalan kita. Pemerintah harus membuka ruang kerja sama dan memberikan kesempatan bagi pihak luar untuk kembali berkontribusi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Filep mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk menjadi bagian dari gerakan literasi dan pengajaran. Ia menilai, tanggung jawab pendidikan tidak hanya terletak pada guru atau pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan bersama dari seluruh lapisan masyarakat.
“Semua orang Papua harus menjadi guru. Kepala distrik, lurah, pegawai negeri, bahkan orang tua — semuanya harus menjadi penggerak pendidikan. Tidak perlu menunggu bayaran, cukup menjadi teladan dan memberi latihan membaca bagi anak-anak di lingkungan sekitar,” ujarnya.
Filep menegaskan komitmennya untuk mendorong pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Presiden RI guna membahas pembukaan kembali akses kerja sama pendidikan berbasis yayasan di Papua. Ia berharap langkah itu akan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan dan merata. (red)
About the Author
