MANOKWARI, PinFunPapua.com – Guru Besar Biologi Universitas Indonesia, Prof. Janta Supriatna, Ph.D., mengingatkan pentingnya perubahan arah pembangunan di Papua agar tidak terjebak pada model ekonomi ekstraktif yang berisiko merusak lingkungan dan merugikan masyarakat dalam jangka panjang.
Peringatan tersebut disampaikan Prof. Janta saat menjadi key speaker dalam kegiatan Celebrating The World’s Richest Island hari kedua yang berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Manokwari, Selasa (10/02/2026).
Menurut Prof. Janta, Papua memiliki posisi strategis karena menyimpan sekitar 50 persen keanekaragaman hayati Indonesia, namun kekayaan tersebut belum sepenuhnya dipandang sebagai kekuatan ekonomi berkelanjutan oleh pembuat kebijakan.
“Papua sering dilihat hanya sebagai wilayah dengan hutan luas. Padahal, Papua adalah aset nasional dengan potensi besar di sektor obat-obatan, pangan, pertanian, dan sumber daya hayati lain yang bernilai tinggi,” jelasnya.
Ia menilai, selama ini paradigma pembangunan masih terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, bukan pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi berbasis biodiversitas.
Prof. Janta mencontohkan kekayaan hayati Papua yang telah dikenal dunia, seperti tebu dan varietas pisang Papua yang memiliki tingkat keragaman genetik sangat tinggi. Kondisi ini, menurutnya, menjadi modal utama untuk membangun ekonomi hijau yang berdaya saing global.
“Biodiversity tidak cukup hanya dilestarikan, tapi harus dikaji secara ilmiah agar memberi manfaat ekonomi bagi manusia. Di sinilah ekonomi hijau berperan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi 37 spesies burung Cendrawasih yang dimiliki Papua. Pengelolaan pariwisata alam berbasis konservasi dinilai mampu menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat tanpa merusak ekosistem.
“Orang dari berbagai negara rela datang jauh-jauh hanya untuk melihat Cendrawasih. Ini potensi ekonomi yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan eksploitasi sumber daya,” katanya.
Terkait rencana dan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat, Prof. Janta menekankan perlunya kehati-hatian, mengingat sekitar 70 persen wilayah Papua Barat masih merupakan kawasan hijau.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengulangi kesalahan kebijakan masa lalu, seperti yang pernah terjadi pada komoditas cengkeh yang sempat berjaya namun kemudian runtuh akibat perubahan pasar global.
“Kalau suatu saat negara lain memproduksi sawit jauh lebih besar dari Indonesia, maka dampaknya bisa sangat serius. Kita harus belajar dari pengalaman,” tegasnya.
Prof. Janta menutup dengan menekankan bahwa masa depan Papua harus dibangun di atas prinsip keberlanjutan, dengan menjadikan keanekaragaman hayati sebagai fondasi utama ekonomi hijau.
“Biodiversity Papua bukan hambatan pembangunan, melainkan peluang besar untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya. (JN)
About the Author
