JAKARTA, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat mengusulkan sejumlah program strategis kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka memperkuat pembangunan kesejahteraan sosial serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam pertemuan dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Salah satu program yang diusulkan adalah pelaksanaan verifikasi dan validasi lapangan (ground check) terhadap data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan secara kolaboratif bersama Badan Pusat Statistik guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan serta sinkronisasi data kesejahteraan sosial di Papua Barat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengusulkan agar Kabupaten Manokwari ditetapkan sebagai proyek percontohan (piloting project) digitalisasi bantuan sosial. Program ini meliputi integrasi data penerima bantuan, penyaluran bantuan secara non-tunai berbasis digital, serta penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah provinsi juga mengajukan pembangunan fasilitas perlindungan sosial terpadu milik pemerintah di Papua Barat. Fasilitas tersebut direncanakan memberikan layanan rehabilitasi dasar bagi berbagai kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Kelompok penerima layanan tersebut meliputi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta kelompok tuna sosial seperti gelandangan dan pengemis. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan sosial yang lebih komprehensif bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga mengusulkan agar Kementerian Sosial kembali melaksanakan tugas pembantuan melalui dukungan anggaran dekonsentrasi di Papua Barat. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat implementasi berbagai program kesejahteraan sosial di daerah.
Gubernur Papua Barat berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan terhadap berbagai usulan program tersebut, baik dalam bentuk kebijakan, dukungan pendanaan, maupun pendampingan teknis.
Dengan dukungan tersebut, pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Papua Barat diharapkan dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. (red/rls)
About the Author
