MANOKWARI,PinFunPapua.com – Ikatan Mahasiswa Yalimo (IMYAL) Kota Studi Manokwari dengan tegas menolak rencana pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (C-DOB) Benawa di Kabupaten Yalimo, termasuk rencana deklarasi yang dijadwalkan pada 12 Maret 2026.
Penolakan tersebut disampaikan Ketua IMYAL Kota Studi Manokwari, Beni Itlay, melalui rilis yang diterima PinFunPapua.com via WhatsApp, Rabu (11/3/2026). Dalam pernyataannya, IMYAL juga meminta pemerintah segera mencabut Surat Keputusan (SK) terkait rencana pembentukan C-DOB Benawa.
Menurut IMYAL, proses pengusulan pemekaran wilayah tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, prosesnya dianggap dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kajian akademik yang komprehensif dan tanpa melibatkan aspirasi masyarakat secara luas.
IMYAL menilai rencana pemekaran wilayah di Kabupaten Yalimo berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru, termasuk eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya budaya masyarakat setempat.
“Pemekaran wilayah yang dipaksakan tanpa kajian yang matang justru dikhawatirkan akan memperpanjang persoalan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat,” ujar Beni.
Selain itu, IMYAL juga menyoroti adanya dugaan kepentingan tertentu di balik percepatan rencana deklarasi C-DOB Benawa, mulai dari kepentingan pemanfaatan sumber daya alam, perluasan persebaran penduduk pendatang, hingga kepentingan politik di tingkat daerah.
Menurut IMYAL, kebijakan tersebut juga dinilai belum sepenuhnya menghormati hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara wajib menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.
Karena itu, IMYAL menegaskan bahwa rencana pembentukan C-DOB Benawa tidak mencerminkan aspirasi menyeluruh masyarakat Yalimo dan berpotensi berdampak pada marginalisasi masyarakat adat, khususnya suku Mek, Kapauri, dan Yali.
Sebagai bentuk sikap resmi, IMYAL menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya meminta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Yalimo, membuka secara transparan kajian akademik terkait pemekaran wilayah, hingga mencabut rekomendasi pembentukan C-DOB Benawa.
IMYAL juga meminta pemerintah daerah tidak mengambil keputusan sepihak yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
“Jika tuntutan ini tidak direspons, maka IMYAL bersama Himpunan Mahasiswa Kabupaten Yalimo (HMKY) akan melakukan konsolidasi besar-besaran dan mempertimbangkan aksi protes di Kabupaten Yalimo,” tegas Beni. (Rls/Ris).
