Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Judson Ferdinandus Waprak (FOTO : Aufrida Marisan )
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program beasiswa dan pengelolaan asrama mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) yang dibiayai melalui dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni saat ini telah memberikan bantuan pendidikan kepada sekitar 3.366 mahasiswa melalui program beasiswa daerah. Namun, ia menilai pengawasan terhadap program tersebut harus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak Papua.
“Kita berharap fungsi kontrol terhadap program beasiswa ini berjalan baik. Jangan hanya memberikan uang pendidikan, tetapi juga harus ada pendampingan terhadap mahasiswa,” ujarnya.
Judson menjelaskan bahwa pendampingan tersebut penting dilakukan karena mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di luar daerah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pengaruh lingkungan sosial hingga tekanan dalam proses pendidikan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah daerah perlu hadir secara langsung melalui pengelolaan asrama yang lebih terarah dan profesional.
Ia mengusulkan agar setiap asrama mahasiswa Papua memiliki kepala asrama yang berasal dari pegawai pemerintah daerah dan ditugaskan secara resmi untuk mendampingi mahasiswa selama menjalani pendidikan.
Menurutnya, kepala asrama tidak cukup hanya berasal dari kalangan mahasiswa atau koordinator mahasiswa, karena pengelolaan asrama membutuhkan pengawasan yang lebih terstruktur.
“Tugas mahasiswa adalah belajar. Pemerintah harus hadir untuk memastikan kondisi asrama, kebutuhan mahasiswa, dan proses pendidikan mereka berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kepala asrama memiliki peran penting dalam mengawasi kondisi fasilitas, mengatur kedisiplinan penghuni asrama, hingga memastikan mahasiswa dapat belajar dengan tenang tanpa terganggu persoalan-persoalan nonakademik.
Judson menilai langkah tersebut penting untuk mencegah berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu masa depan mahasiswa Papua.
“Anak-anak ini sedang berada dalam proses pembentukan karakter dan intelektual. Mereka harus dijaga dan didampingi agar fokus menyelesaikan pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, MRPB juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni melakukan verifikasi ulang terhadap penerima beasiswa agar program tersebut benar-benar diberikan kepada anak-anak asli Papua yang lahir dan besar di Teluk Bintuni.
Ia menegaskan bahwa bantuan pendidikan tidak boleh salah sasaran, terutama kepada pihak-pihak yang baru tinggal di daerah tersebut tetapi memperoleh hak yang seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat asli Papua.
“Kita berharap mayoritas penerima beasiswa adalah anak-anak Papua asli, khususnya dari tujuh suku yang ada di Teluk Bintuni,” katanya.
Judson juga mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang di Teluk Bintuni yang dinilai cukup terbuka karena melibatkan berbagai lembaga hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.
Menurutnya, pelibatan lembaga seperti MRPB sangat penting agar seluruh program pembangunan benar-benar memperhatikan kepentingan Orang Asli Papua.
“Kami memberikan apresiasi karena lembaga-lembaga dilibatkan hingga akhir kegiatan. Ini penting agar kepentingan Orang Asli Papua tetap menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah,” tutupnya. (red)
About the Author
