MANOKWARI,PinFunPapua.com – Ketua Komisi II DPRK Manokwari, Yusak Yusanto Sayori, mendorong adanya penambahan kuota Bio Solar bersubsidi di wilayah Wapramasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya petani, sopir truk, dan kendaraan pikap Hilux yang selama ini bergantung pada bahan bakar bersubsidi untuk menunjang aktivitas ekonomi.
Usulan tersebut disampaikan Yusak usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop), Pertamina, agen penyalur, serta perwakilan SPBU di Manokwari.
Menurut Yusak, aspirasi yang disampaikan masyarakat Wapramasi, terutama komunitas sopir truk dan Hilux, menunjukkan bahwa kuota Bio Solar yang tersedia saat ini belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pengguna yang berhak menerima subsidi.
“Kami meminta agar ada penambahan kuota Bio Solar bersubsidi di Wapramasi sehingga kebutuhan petani tetap terpenuhi, sekaligus bisa melayani sopir truk dan kendaraan Hilux yang menggunakan Bio Solar subsidi,” kata Yusak.
Ia menegaskan, penambahan kuota tersebut tidak boleh mengurangi alokasi yang selama ini telah diperuntukkan bagi sektor pertanian. Sebaliknya, pemerintah diharapkan mengusulkan tambahan kuota kepada pemerintah pusat agar seluruh kelompok penerima manfaat dapat terlayani.
“Kita minta ada penambahan kuota agar bisa meng-cover kebutuhan petani sekaligus memenuhi kebutuhan sopir truk dan Hilux. Jangan sampai kebutuhan salah satu kelompok terganggu,” ujarnya.
Selain membahas penambahan kuota, rapat tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawas BBM Bersubsidi di Kabupaten Manokwari.
Yusak menjelaskan, pembentukan satgas dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Dalam rapat tadi kami bersepakat dengan Pertamina, agen, perwakilan SPBU, dan Disperindag agar direkomendasikan kepada dinas teknis untuk membentuk Satgas Pengawas BBM,” katanya.
Menurut dia, satgas nantinya akan melibatkan berbagai unsur terkait guna melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.
“Satgas ini diharapkan dapat mengawasi penyaluran BBM bersubsidi sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada BBM subsidi,” ujar Yusak.
Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan transparansi distribusi BBM bersubsidi di Manokwari sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan penambahan kuota, kebutuhan energi bagi sektor produktif di wilayah Wapramasi diharapkan dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
(Jurnalis : Dhy).
About the Author
