MANOKWARI, PinFunPapua.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengajak insan pers memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas informasi di daerah sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Kesbangpol Papua Barat, Rheinhard Calvin Maniagasi, S.STP., M.Si., dalam kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama insan pers di Manokwari, Jumat (2/10/2026).
Pertemuan yang mengusung tema “Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah” tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan jurnalis untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat Papua Barat.
Rheinhard mengatakan, media memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan dan program pemerintah.
“Hari ini kami berdiskusi dengan insan pers mengenai bagaimana peran media dalam menjaga stabilitas di daerah dan menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap kegiatan pemerintah yang disampaikan kepada publik di Provinsi Papua Barat. Media memiliki peran penting,” kata Rheinhard kepada wartawan.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah dan insan pers perlu dibangun secara terbuka dan berkelanjutan. Pemerintah membutuhkan informasi dari lapangan untuk mengetahui perkembangan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, para jurnalis menyampaikan sejumlah masukan mengenai isu-isu yang berkembang di Papua Barat. Masukan tersebut dinilai penting karena media memiliki kedekatan dengan berbagai lapisan masyarakat dan memperoleh informasi langsung mengenai kondisi di lapangan.
Rheinhard menegaskan, berbagai masukan yang disampaikan insan pers tidak hanya menjadi bahan pembahasan dalam forum tersebut, tetapi akan dihimpun dan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan daerah.
“Diskusi dan penyampaian dari rekan-rekan jurnalis akan kami sampaikan dan laporkan secara berjenjang kepada Gubernur Papua Barat melalui Sekda Papua Barat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah membutuhkan umpan balik dari masyarakat untuk mengukur pelaksanaan kebijakan serta mengevaluasi berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu sumber umpan balik tersebut berasal dari pemberitaan media dan masukan yang disampaikan para jurnalis.
Menurut Rheinhard, pemberitaan media dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam melihat dampak pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, informasi yang disampaikan secara faktual dapat membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan langkah perbaikan.
Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, agar terbuka terhadap kritik, saran, dan evaluasi yang disampaikan melalui media.
Ruang komunikasi yang terbuka, kata dia, diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui berbagai persoalan yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau melalui mekanisme pemerintahan.
“Melalui masukan dan evaluasi dari rekan-rekan jurnalis, pemerintah dapat menjadikannya sebagai bahan kajian untuk memperbaiki program dan kebijakan yang dilaksanakan,” katanya.
Wartawan Apresiasi Ruang Dialog
Sementara itu, wartawan di Manokwari, Venti Rumbiak, mengapresiasi langkah Kepala Kesbangpol Papua Barat bersama jajaran yang membuka ruang dialog dengan insan pers.
Menurut Venti, pertemuan tersebut menjadi kesempatan penting untuk mempererat komunikasi antara jurnalis dan pemerintah daerah, terutama dalam membahas perkembangan berbagai persoalan yang terjadi di Papua Barat.
“Pertemuan ini sangat positif. Tentu dapat mempererat hubungan komunikasi antara jurnalis dengan Kesbangpol Papua Barat,” ujar Venti.
Ia menilai, keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik, saran, dan masukan dari wartawan merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Menurutnya, hubungan yang baik antara pemerintah dan media tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial pers. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dapat membantu menciptakan pertukaran informasi yang lebih baik sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat disampaikan secara proporsional kepada pemerintah dan publik.
Venti juga mengapresiasi respons Kepala Kesbangpol Papua Barat terhadap berbagai masukan yang disampaikan para jurnalis dalam diskusi tersebut.
Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda silaturahmi, tetapi dapat dilanjutkan melalui komunikasi yang lebih rutin dan kesepakatan bersama yang dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers.
Salah satu gagasan yang turut mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah pembentukan forum komunikasi yang dapat menjadi wadah pertukaran informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi di Papua Barat.
Forum komunikasi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi pemerintah dan insan pers untuk menyampaikan informasi, bertukar pandangan, serta membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Hal-hal yang berkaitan dengan informasi, perkembangan, serta situasi dan kondisi di Papua Barat perlu menjadi perhatian bersama. Dampaknya bukan hanya bagi kami sebagai jurnalis, tetapi juga bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” tuturnya.
Sinergi Pemerintah dan Media
Pertemuan Kesbangpol Papua Barat bersama insan pers tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Media memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus melakukan kontrol sosial, sedangkan pemerintah membutuhkan informasi dan umpan balik dari masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan.
Dengan komunikasi yang terbuka, kedua pihak diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih baik terhadap berbagai persoalan di Papua Barat. Pemerintah dapat memperoleh masukan mengenai kondisi di lapangan, sementara insan pers memiliki ruang komunikasi untuk mengonfirmasi berbagai informasi kepada pemerintah.
Kesbangpol Papua Barat berharap sinergi tersebut dapat terus dikembangkan sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
Pada saat yang sama, komunikasi yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan di Papua Barat.
Melalui penguatan hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers, stabilitas informasi di Papua Barat diharapkan dapat dijaga dengan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi serta menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi.
Dengan demikian, media tidak hanya menjadi sarana penyebarluasan informasi, tetapi juga menjadi mitra komunikasi pemerintah sekaligus bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Dhy)
About the Author
