Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., melakukan kunjungan kerja ke SMP YPK 2 Manokwari, Papua Barat, Rabu (21/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi pihak sekolah sekaligus meninjau perkembangan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. ( FOTO : Aufrida Marisan)
MANOKWARI, PinFunPapua.com – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., melakukan kunjungan kerja ke SMP YPK 2 Manokwari, Papua Barat, Rabu (21/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi pihak sekolah sekaligus meninjau perkembangan program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
Dalam kunjungan tersebut, Filep menerima berbagai masukan dari pihak sekolah mengenai pelaksanaan revitalisasi, kebutuhan pembangunan fasilitas pendidikan, keterbatasan lahan, serta sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.
Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi pihak sekolah untuk menyampaikan secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam mendukung proses belajar mengajar yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi para siswa.
Kepala SMP YPK 2 Manokwari, Henderina Siahaya, menyampaikan bahwa program revitalisasi yang diberikan pemerintah merupakan bentuk perhatian penting terhadap kebutuhan sekolah, khususnya untuk memperbaiki ruang kelas dan sejumlah ruangan lain yang mengalami kerusakan.
Menurutnya, salah satu bagian bangunan yang paling banyak mengalami kerusakan adalah plafon ruang kelas. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan agar lingkungan belajar siswa menjadi lebih baik dan mendukung kelancaran kegiatan pendidikan.
Ia mengaku bersyukur karena SMP YPK 2 Manokwari mendapatkan bantuan melalui program revitalisasi sehingga sejumlah kebutuhan perbaikan bangunan sekolah dapat ditangani.
“Kami bersyukur karena pemerintah memberikan program revitalisasi kepada SMP YPK 2 Manokwari. Ada banyak ruangan yang perlu diperbaiki, terutama bagian plafon. Karena itu, kami berharap pelaksanaan revitalisasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga fasilitas sekolah menjadi lebih layak,” ungkapnya.
Meski demikian, Henderina menjelaskan bahwa perbaikan fisik melalui program revitalisasi belum sepenuhnya menjawab seluruh kebutuhan pengembangan sekolah. Masih terdapat keterbatasan ruang kerja guru, ruang belajar, laboratorium, serta fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
Menurutnya, kebutuhan ruang yang memadai sangat penting karena sekolah harus menyediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan jumlah siswa dan kebutuhan tenaga pendidik.
Keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Filep Wamafma menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah harus menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan dan perbaikan gedung sekolah tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan fisik. Pemerintah dan pihak sekolah juga perlu memperhatikan kepastian status lahan, perencanaan kebutuhan ruang, serta kelengkapan fasilitas pendidikan.
Ia menilai kepastian status lahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan rencana pengembangan sekolah dan kemungkinan memperoleh dukungan pembangunan berikutnya.
“Program revitalisasi ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Pembangunan fisik perlu diikuti kepastian status lahan, perencanaan kebutuhan ruang, serta pemenuhan fasilitas belajar yang memadai. Kami menemui secara langsung pihak sekolah dan mendapati persoalan tersebut menjadi kendala berarti,” kata Filep.
Ia menjelaskan, keterbatasan lahan yang dihadapi SMP YPK 2 Manokwari perlu menjadi perhatian bersama agar pengembangan fasilitas pendidikan dapat direncanakan secara tepat.
Menurutnya, salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan adalah pembangunan gedung secara vertikal. Namun, langkah tersebut perlu didahului kajian mengenai kebutuhan sekolah, kelayakan teknis bangunan, keamanan, dan kemampuan anggaran.
“Pasalnya, keterbatasan lahan juga menjadi tantangan bagi SMP YPK 2 Manokwari. Karena itu, opsi pembangunan secara vertikal dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan, kelayakan teknis, dan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Filep menilai, perencanaan pembangunan yang matang akan membantu sekolah mengoptimalkan lahan yang tersedia tanpa mengabaikan kebutuhan ruang terbuka, keselamatan, dan kenyamanan siswa.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pihak sekolah, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan terkait agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat dipetakan berdasarkan skala prioritas.
Dengan demikian, dukungan pembangunan tidak hanya menyelesaikan persoalan kerusakan bangunan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sekolah dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Filep turut menyoroti pentingnya perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta, termasuk sekolah yang berada di bawah naungan yayasan pendidikan.
Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, dukungan terhadap pengembangan sarana dan prasarana pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.
Ia menegaskan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh hanya dilihat dari pembangunan gedung, tetapi juga dari ketersediaan ruang belajar, laboratorium, fasilitas pendukung, dan tenaga pendidik yang memadai.
Selain kebutuhan pembangunan fisik, SMP YPK 2 Manokwari juga mengharapkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan siswa dari keluarga kurang mampu.
Bantuan yang diharapkan antara lain berupa seragam sekolah, sepatu, tas, dan buku pelajaran untuk membantu meringankan beban orang tua sekaligus memastikan siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik.
Filep mengatakan, kebutuhan tersebut perlu dicatat secara terperinci agar dapat menjadi bahan koordinasi dan pengusulan program bantuan melalui mekanisme pendanaan yang sesuai dengan ketentuan.
Ia juga mendorong agar dukungan pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan dapat dioptimalkan melalui sumber pendanaan yang sah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta skema pendanaan yang sesuai dengan ketentuan Otonomi Khusus Papua.
Sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut, pihak sekolah diminta menyiapkan daftar kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk ruang guru, laboratorium, ruang belajar, dan fasilitas pendukung lainnya.
Sekolah juga perlu melengkapi dokumen status lahan sebagai dasar perencanaan pengembangan fasilitas pendidikan pada masa mendatang.
Filep berharap, melalui penyampaian aspirasi secara langsung, berbagai kebutuhan mendasar SMP YPK 2 Manokwari dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.
Ia menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan fasilitas, penguatan dukungan bagi siswa, dan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.
“Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh gedung sekolah yang baik, tetapi juga oleh kecukupan guru, kesejahteraan tenaga pendidik, bantuan yang tepat sasaran, serta pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Semua unsur tersebut harus berjalan bersama agar anak-anak memperoleh hak pendidikan yang layak,” pungkasnya. (red)
About the Author
