PinFunPapua.com, Manokwari – Wakil Menteri Dalam Negeri memimpin Rapat koordinasi akhir masa jabatan keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat periode tahun 2017-2022, yang dilaksanakan di Bali Dynasty Resort Hotel Kabupaten Badung Provinsi Bali.
Rapat tersebut dihadiri pejabat/staf Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelejen Negara, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dewan Perwkilan Rakyat Papua, dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, dan masih banyak lagi.
Dari hasil pertemuan tersebut ada rekomendasi tindak lanjut yakni bahwa masih terdapat perbedaan pandangan terkait akhir masa jabatan keanggotaan MRP periode 2017-2022. Oleh karena itu hasil rapat hari ini perlu di bawa ke rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri yang di pimpin oleh Menkopolhukam.
Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren mengatakan apapun yang menjadi keputusan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo kita hormati, intinya apa yang menjadi keputusan Pemerintah Pusat terkait MRP baik itu Papua dan papua Barat kami MRPB siap mengamankan itu.
Hal ini disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren saat di konfirmasi wartawan pinfunpapua.com melalui telp selulernya, Senin ( 31/10/2022). Menurutnya apapun keputusan yang di sampaikan kami akan terima.
Namun ada tugas MRPB yang belum dilaksanakan yaitu pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, pada saat kami masuk itu MRPB sebelumnya sudah memberikan saran dan pertimbangan waktu pada zaman bapak Dominggus Gubernur sebelumnya.
“ Maxsi harap dengan belum terlaksanananya satu tugas MRPB, maka menjadi dasar pertimbangan dari pemerintah pusat seperti apa nantinya,” harap Maxsi
Kata ia, intinya bahwa kami siap, apapun yang menjadi keputusan pemerintah tetap kita ikut dan kita jalankan, kalau disampaikan nantinya ada rapat koordinasi di tingkat Kementrian, dan sempat ada disampaikan bahwa adanya perpanjangan selama 3 bulan kami rasa tidak ada masalah kami tetap siap menjalankannya
“ Maxsi menambahkan dimana hingga saat ini menyangkut tentang Perdasus MRPB yang hari ini dalam proses pembuatan kita di Majelis Rakyat Papua Barat tidak tahu seperti apa karena tidak ada penyerahan ke MRPB. Palin tidak pada proses sosialisasi kami juga harus ikut untuk turun kemasyarakat. Intinya apa yang menjadi kebijakan, keputusan yang di ambil oleh Pemerintah bagi kami tetap kami siap jalankan,” pungkasnya. (PFP-05)
