MANOKWARI, PinFunPapua.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sahabat Polisi Indonesia (SPI) Papua Barat menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema peranan pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah di Provinsi Papua Barat, Kamis (14/8/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Manokwari ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Direktur Direktorat Intelijen Polda Papua Barat, Kombes Pol Arie Setyo Budi, S.I.K., M.I.Kom., perwakilan Kodam XVIII/Kasuari yang diwakili Aster, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Papua Barat, Erika Werinussa, serta akademisi Prof. Dr. Robert Hammar. Sejumlah organisasi kemasyarakatan, pemangku kepentingan, praktisi, dan perwakilan sekolah turut hadir.
Ketua SPI Papua Barat, Jalil Lambara, menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat agar program makanan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan optimal. “Kami mengundang perwakilan sekolah, mahasiswa, OKP, dan instansi terkait untuk memberi masukan serta solusi kepada pihak yang menangani program MBG. Dengan sinergi yang baik, program ini dapat berjalan maksimal di Papua Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil diskusi akan disampaikan kepada pemerintah dan BGN agar implementasi program benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Menurutnya, salah satu poin penting yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi pengawasan, sehingga anak-anak dapat mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Kepala Regional BGN Wilayah Papua Barat, Erika Werinussa, memaparkan bahwa saat ini terdapat 26 dapur Makanan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua Barat, tersebar di Manokwari (14), Teluk Wondama (3), Teluk Bintuni (2), Fakfak (2), Kaimana (3), dan Manokwari Selatan (2). Kabupaten Pegunungan Arfak belum memiliki dapur MBG karena belum tersedia mitra atau yayasan yang mengelola SPPG di wilayah tersebut.
“Dari 26 dapur yang ada, telah melayani 48.854 penerima manfaat, mulai dari balita, PAUD, TK, SD, SMP, SMA/SMK, MI, MTs, ibu hamil, ibu menyusui, hingga siswa sekolah luar biasa (SLB). Walaupun masih ada kekurangan, kami akan terus berupaya memaksimalkan program ini agar benar-benar bermanfaat,” jelas Erika.
Ia juga mengakui bahwa saat ini BGN belum dapat menjangkau daerah terpencil atau kampung-kampung, dan baru menyasar wilayah perkotaan. Hal ini terkendala akses, sehingga diperlukan solusi bersama dari seluruh pemangku kepentingan agar program MBG bisa menjangkau wilayah sulit.
Dari sisi masyarakat, warga Manokwari, Hugo Prawar—orang tua dari anak yang pernah terdampak keracunan makanan—mengharapkan dinas terkait benar-benar mengawasi yayasan pengelola MBG. “Ke depan, masalah keracunan makanan tidak boleh terulang. Pengawasan harus diperketat sehingga makanan yang disajikan benar-benar sehat dan bermanfaat bagi anak-anak,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya penguatan program, Kementerian Dalam Negeri juga telah menginstruksikan seluruh provinsi dan kabupaten/kota membentuk satuan tugas percepatan penyelenggaraan program makan siang bergizi gratis daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program di Papua Barat, khususnya di Manokwari, agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi anak-anak. (Dhy)
About the Author
