MANOKWARI, PinFunPapua.com — Dalam Rapat Kerja Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029 se-Provinsi Papua Barat, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Sri Widodo, S.I.P.,M.Si., M.Sc. memaparkan sejumlah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang berpotensi menimbulkan instabilitas daerah. Sorotan utama diberikan pada ekses pasca-Pemilu, polemik penetapan pejabat legislatif, serta pembangunan proyek strategis nasional yang membutuhkan perhatian lintas sektor.
Sri Widodo menjelaskan bahwa konflik internal pasca-Pemilu, Pilkada, dan rekrutmen Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Otonomi Khusus masih berlangsung. Polemik penentuan pimpinan legislatif seperti pemilihan Wakil Ketua I DPRK Teluk Bintuni dan DPRK Teluk Wondama memicu aksi unjuk rasa karena penolakan terhadap calon yang dianggap tidak mewakili Orang Asli Papua (OAP).
” Tak hanya itu, Tim Sukses Bupati Kaimana terpilih turut mendesak pergantian pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) serta nasib honorer pendukung mereka. Aksi ini memicu unjuk rasa pada 11, 15, dan 24 Maret 2025, ” ungkapnya
Lebih lanjut, pasca penetapan sembilan nama anggota DPRP Otsus oleh panitia seleksi pada 18 Maret, belum juga dilakukan pelantikan. Hal ini memicu ketegangan karena adanya anggota pansel yang menolak menandatangani berita acara serta gugatan ke PTUN Jayapura dari 19 peserta yang tidak lolos. Pada 4 Maret, Kantor Kesbangpol Papua Barat sempat dipalang oleh masyarakat akibat tuduhan penipuan, kecurangan, dan politik uang.
Kabinda juga menyoroti kerawanan aspek ekonomi dan sosial, khususnya dalam hal ketersediaan bahan pokok. Meski harga dan stok bahan pokok di Papua Barat cenderung stabil dalam empat bulan terakhir, masih terjadi fluktuasi harga seperti kelangkaan gas elpiji dan praktik pengepakan ulang beras bersubsidi menjadi beras premium.
Penyebab utama instabilitas harga adalah gangguan distribusi akibat cuaca, keterbatasan bahan bakar, serta tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Rendahnya tingkat ketahanan pangan lokal menjadi tantangan jangka panjang yang perlu ditanggulangi.
Dalam aspek pembangunan, Kabinda memaparkan bahwa proyek pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim (PKT) di Kabupaten Fakfak seluas 500 hektare telah memasuki tahap penyusunan dokumen amdal dan pembebasan lahan. Sejumlah kepala suku menyatakan dukungan terhadap proyek ini dengan harapan mendorong pertumbuhan sektor perikanan, pertanian, serta penciptaan lapangan kerja.
Kabinda mengingatkan pentingnya edukasi terhadap masyarakat lokal untuk mencegah penolakan pembangunan PSN dan menjaga kondusifitas daerah. Ia juga menyarankan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terafiliasi dengan kelompok separatis agar kembali mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Stakeholder terkait pun diminta untuk melakukan validasi data penerima program nasional, menyosialisasikan manfaat program, serta memastikan penyediaan infrastruktur penunjang dan logistik. Pemerintah daerah diharapkan terus bersinergi dalam mendukung keberlangsungan program-program nasional dengan tetap menghormati kearifan lokal dan hak masyarakat adat. (red)
About the Author
