MRP Papua Barat, Tahun Ini Hanya Memiliki Dua Paket Pengadaan, Semua Sudah Terealisasi

MANOKWARI, PinFunPapua.com — Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) memastikan bahwa pada tahun anggaran 2025, tidak ada lagi paket pengadaan yang dapat diserahkan kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP), karena seluruh kegiatan pengadaan yang direncanakan sudah selesai dilaksanakan sejak awal tahun.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris MRP Papua Barat, Ferdinand Pihwi, S.Sos., M.Si, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/6/2025).

“Tahun ini MRP Papua Barat hanya memiliki dua paket pekerjaan, yaitu pengadaan peralatan kerja dan mobiler. Kedua paket tersebut sudah dikerjakan dan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) sejak awal tahun,” ujar Ferdinand.

Ia menjelaskan bahwa pengadaan tersebut sangat mendesak karena ruangan ketua dan wakil ketua MRPB sebelumnya kosong tanpa meja dan kursi. Oleh karena itu, pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan pada awal tahun sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran kerja-kerja lembaga MRPB.

Meski tidak lagi memiliki paket pengadaan yang tersisa, Ferdinand menegaskan bahwa MRP Papua Barat tetap mendukung penuh kebijakan afirmasi yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, dalam upaya pemberdayaan pengusaha OAP.

Arahan tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin apel pagi dan rapat bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat lantai 5 Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (16/6/2025). Dalam arahannya, Gubernur menekankan agar seluruh paket kegiatan pengadaan langsung (PL) di setiap OPD diprioritaskan untuk dikerjakan oleh pengusaha anak negeri atau OAP.

“Kami mendukung penuh kebijakan afirmasi Gubernur Papua Barat. Hanya saja, untuk tahun ini, kami tidak memiliki paket tambahan yang bisa dialihkan karena semua kegiatan pengadaan telah rampung sejak awal tahun,” kata Ferdinand.

Ferdinand juga mengungkapkan bahwa dalam rapat yang dipimpin oleh Gubernur, sejumlah OPD telah didorong untuk mendata paket-paket kegiatan yang memungkinkan untuk diberikan kepada pengusaha OAP. Data tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti.

“Kami sudah rapatkan hal ini bersama. Beberapa OPD telah mendata paket mereka dan akan menyerahkan kepada Gubernur untuk memastikan arah kebijakan ini berjalan sesuai harapan,” tambahnya.

Dengan pernyataan ini, MRP Papua Barat menegaskan posisi mereka sebagai lembaga kultural yang senantiasa mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan peran pelaku usaha asli Papua dalam pembangunan ekonomi daerah. (red)