TELUK BINTUNI, PinFunPapua.com — Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) asal Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, kembali menyoroti kerusakan berat ruas jalan Bintuni–Tembuni yang menjadi urat nadi penghubung 10 distrik di pegunungan Moskona. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan akses vital tersebut.
Eduard menegaskan, kondisi jalan yang rusak parah telah lama menghambat mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi lokal. “Saya sudah berulang kali menyuarakan aspirasi ini, tetapi belum ada respons nyata dari pemerintah daerah. Padahal APBD Teluk Bintuni termasuk terbesar di Papua Barat—hampir setara dengan anggaran provinsi yang melayani tujuh kabupaten,” ujarnya, Senin (16/6/2025).
Menurut dia, belum terlihat keseriusan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung masyarakat Moskona. Tender proyek yang berjalan lambat disebut sebagai biang stagnasi ekonomi, baik di kampung maupun kota. Akibat buruknya akses, banyak warga kini terpaksa membangun rumah di wilayah perkotaan karena pengangkutan bahan bangunan ke daerah asal menjadi nyaris mustahil.
“Jalan dan jembatan dalam kondisi sangat memprihatinkan. Masa 100 hari kerja Bupati sudah selesai; sekarang saatnya fokus kerja dan membuktikan visi–misi dengan menyentuh masyarakat di gunung maupun pesisir,” tegas Eduard.
Swadaya Masyarakat Timbulkan Risiko Baru
Eduard mengungkapkan, lambatnya penanganan memaksa warga bertindak mandiri. Mereka membiayai perbaikan jembatan secara swadaya dan mengenakan tarif Rp1 juta bagi setiap kendaraan yang melintas menuju Moskona Barat. “Jika tidak membayar, jalan akan dipalang. Bahkan masyarakat sudah menyiapkan alat tajam untuk menjaga ketegasan mereka. Ini berbahaya dan sangat menghambat pembangunan,” katanya prihatin.
Harap Campur Tangan Penegak Hukum dan BP3OKP
Politikus MRPB itu menyebut, kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan telah ia sampaikan dalam Musrenbang Otsus melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Ia juga meminta Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat ikut mengawasi pemanfaatan APBD agar tidak terjadi penyimpangan.
“Kami minta pengawasan ketat agar program prioritas, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, benar-benar diwujudkan dan tidak sekadar janji di atas kertas,” pungkasnya.
Eduard berharap pemerintah kabupaten segera memprioritaskan perbaikan ruas Bintuni–Tembuni agar aktivitas masyarakat dan roda ekonomi di pegunungan Moskona dapat kembali berjalan normal. (red/rls)
About the Author
