MANOKWARI, PinFunPapua.com – Kelompok Kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menggelar kegiatan monitoring kerukunan antarumat beragama di tiga kabupaten, yakni Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Manokwari Selatan, selama bulan Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong terciptanya Papua Barat yang damai dan harmonis melalui kerja sama lintas lembaga keagamaan.
Ketua Pokja Agama, Abdul Samad Bauw, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring dimulai pada 18 Juni 2025 di Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam kunjungan tersebut, Pokja Agama MRPB mengadakan pertemuan dengan jajaran Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat, yang berlangsung di aula kantor Kementerian Agama.
“Monitoring ini menjadi bagian dari program kerja kami untuk memastikan kerukunan antarumat beragama tetap terjaga di Papua Barat, khususnya di Teluk Bintuni. Di daerah ini masyarakat saling menghargai dan hidup berdampingan secara damai. Kami juga terus membangun sinergi dengan berbagai instansi, termasuk Kementerian Agama,” ujar Abdul Samad.
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pokja Agama MRPB. Ia menyatakan bahwa kehadiran lembaga representasi kultural masyarakat asli Papua itu telah membantu menjaga suasana rukun di tengah keberagaman yang ada. Sekaligus secara resmi membuka kegiatan monitoring kerukunan umat beragama di wilayahnya.
Selanjutnya, Pokja Agama dibagi ke dalam dua kelompok untuk melanjutkan kegiatan ke dua kabupaten lainnya:
- Kelompok I dipimpin oleh Wakil Ketua Pokja Agama, Pdt. Marten Bomoi, bersama empat anggota dan satu staf. Mereka bertolak ke Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan kegiatan serupa dan melakukan koordinasi dengan panitia persiapan 1 Abad Peradaban Orang Asli Papua yang rencananya akan digelar pada Oktober 2025.
- Kelompok II dipimpin oleh Sekretaris Pokja Agama, Pdt. Lukas Saroy, bersama tiga anggota dan dua staf. Tim ini melaksanakan monitoring di Kabupaten Manokwari Selatan dengan berfokus pada dialog bersama FKUB guna menyerap masukan dari masyarakat mengenai kerukunan beragama di daerah tersebut.
Dalam seluruh rangkaian kegiatan, Pokja Agama juga menyerap aspirasi dari masyarakat dan lembaga keagamaan untuk kemudian disampaikan dalam pertemuan tingkat nasional bersama Kementerian Agama RI di Jakarta. Salah satu usulan utama adalah agar Kementerian Agama Provinsi Papua Barat turut dilibatkan dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), mengingat peran sentral kementerian tersebut dalam membina kehidupan beragama masyarakat asli Papua.
“Hal ini penting karena Kementerian Agama turut bertanggung jawab dalam pembinaan rohani dan sosial masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Kami akan menyampaikan aspirasi ini langsung ke Jakarta sebagai bagian dari perjuangan kami,” tegas Ketua Pokja Agama.
Melalui kegiatan monitoring ini, Pokja Agama MRPB menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan memperkuat harmoni sosial di Papua Barat, serta mendorong pelibatan aktif seluruh pihak dalam mewujudkan wilayah yang damai dan berkeadilan. (red)
About the Author
