MANOKWARI, PinFunPapua.com — Pemerintah Kabupaten Manokwari terus menggencarkan upaya penurunan angka stunting melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang menjadi bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Manokwari. Program ini menyasar kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini (baduta), guna meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.
Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, menyampaikan bahwa PMT merupakan strategi utama pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan stunting. Ia menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam program ini, mengingat keterbatasan alokasi anggaran dari APBD maupun APBN.
“Kita berharap partisipasi dari organisasi dan kelompok masyarakat untuk turut membantu kegiatan genting ini. Karena kegiatan tersebut tidak sepenuhnya dapat dialokasikan melalui APBD atau APBN, melainkan membutuhkan kemurnian partisipasi masyarakat,” ujar Mugiyono di Manokwari, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, saat ini jumlah ibu hamil di Kabupaten Manokwari mencapai hampir 6.000 orang, sebuah angka yang cukup tinggi dan perlu perhatian serius. Pemerintah daerah terus mendorong kolaborasi dengan warga demi menyukseskan program-program penanganan stunting secara optimal.
“Sebenarnya kita sudah bergerak, tapi pergerakan ini harus terus muncul kembali. Kami berharap semua pihak dapat bersinergi agar program ini bisa berjalan maksimal,” jelas Mugiyono.
Salah satu strategi yang diterapkan Pemkab Manokwari ialah dengan menghadirkan program “orang tua asuh”. Saat ini tercatat sebanyak 115 orang tua asuh yang aktif memberikan bantuan dalam bentuk makanan tambahan, sesuai pedoman dan takaran yang ditentukan oleh ahli gizi.
Sementara itu, Sekretaris BKKBN Papua Barat, Yahya Rumbino, menegaskan bahwa PMT yang telah dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat dan bergizi baik menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Harapan kita adalah menciptakan Indonesia bebas stunting pada tahun 2045. Itu hanya bisa tercapai bila kita bekerja bersama secara konsisten dari sekarang,” ungkap Yahya.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Papua Barat.
“Dengan sinergitas yang baik, stunting di Manokwari bisa dicegah,” tandasnya.
Data Stunting di Manokwari: 1.358 Ibu Hamil dan 338 Baduta Masuk Kelompok Berisiko
Ketua Panitia kegiatan penanganan stunting Kabupaten Manokwari, Maria Marta Patipelohi, membeberkan data terbaru yang dihimpun dari tim pendamping keluarga. Berdasarkan data tersebut, tercatat sebanyak 5.819 ibu hamil di wilayah ini, dan 1.358 di antaranya masuk kategori berisiko stunting.
“Jumlah intervensi yang sudah dilakukan terhadap ibu hamil saat ini baru mencapai 108 orang,” ungkap Maria Marta.
Sementara itu, jumlah anak usia di bawah dua tahun (baduta) yang tercatat sebanyak 6.439 anak, dengan 338 di antaranya berisiko stunting. Dari jumlah tersebut, baru 105 anak yang sudah menerima intervensi.
Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, mencakup program pemberian makanan selama 90 hari untuk anak usia 0–23 bulan. Biaya yang dialokasikan per anak adalah Rp20.000 per kali makan, dengan komposisi dan menu yang telah ditentukan oleh ahli gizi dan dikelola langsung oleh pendamping keluarga.
“Dengan penemuan kasus-kasus ini, dibutuhkan perhatian khusus dari semua pihak, khususnya terhadap ibu hamil dan baduta dari keluarga berisiko stunting,” ujar Maria Marta.
Ia berharap langkah-langkah pencegahan ini dapat meminimalkan jumlah kasus stunting di Manokwari secara signifikan. (Dhy)
About the Author
