FAKFAK, PinFunPapua.com — Bupati Fakfak Samaun Dahlan memberikan peringatan tegas kepada para kepala kampung di Distrik Teluk Patipi agar lebih bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan dana kampung. Peringatan itu disampaikan langsung dalam tatap muka yang berlangsung pada Jumat (11/7/2025) di Kampung Mawar.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Samaun menekankan bahwa dana kampung merupakan instrumen penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak boleh dikelola secara sembarangan.
“Ini pesan khusus untuk para kepala kampung. Penggunaan dana kampung tidak boleh lagi dikelola sembarangan. Kalau dulu ada yang tidak transparan, sekarang pola itu harus dihentikan,” tegas Bupati Samaun di hadapan para kepala kampung se-Distrik Teluk Patipi.
Kunjungan kerja tersebut juga membahas program layanan listrik 24 jam dan pembangunan jalan. Namun, perhatian utama bupati tertuju pada pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran kampung.
Instruksi Pengawasan Ketat
Lebih lanjut, Bupati Samaun menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengambil langkah konkret untuk memastikan pengawasan dana kampung berjalan optimal. Inspektorat Provinsi, yang kini dipimpin oleh seorang jaksa, telah diperintahkan untuk menurunkan tim pengawasan langsung ke daerah-daerah, termasuk ke wilayah Fakfak.
“Jangan main-main dengan dana kampung. Gunakan dengan sebaik-baiknya dan transparan. Tahun ini harus lebih baik,” tegasnya.
Langkah tersebut diambil untuk mendorong perubahan pola kerja dan perilaku para aparatur kampung dalam mengelola keuangan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan masyarakat di tingkat paling bawah.
Perhatian Langsung dari Presiden RI
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Samaun juga menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memberikan atensi khusus terhadap pengelolaan dana kampung di wilayah Papua.
“Dalam pertemuan kepala daerah, Presiden secara tegas menyebut bahwa penggunaan dana kampung di Papua menjadi atensi khusus karena banyaknya laporan penyelewengan,” ungkapnya. “Presiden meminta kepala daerah untuk mengawasi ketat. Jadi saya ingatkan lagi: soal dana kampung jangan main-main.”
Peringatan tersebut menjadi alarm serius bagi seluruh kepala kampung di Kabupaten Fakfak untuk segera berbenah dan menjadikan transparansi sebagai prinsip utama dalam tata kelola dana kampung.
Pemerintah daerah berharap, dengan pengelolaan dana yang lebih bertanggung jawab dan tepat sasaran, pembangunan kampung akan semakin maju dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Risman)
About the Author
