Manokwari, PinFunPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menerima audiensi dari 11 wartawan pos Pemerintah Provinsi Papua Barat di ruang kerjanya pada Kamis (18/9/2025). Pertemuan tersebut menjadi ajang para jurnalis menyampaikan keluhan terkait kesulitan memperoleh informasi mengenai agenda dan aktivitas gubernur selama dua bulan terakhir.
Dalam kesempatan itu, para wartawan menegaskan bahwa akses mereka terhadap informasi kegiatan gubernur seolah terputus, sehingga publikasi program kerja kepala daerah menjadi terhambat. “Kami sudah lama tidak menerima informasi resmi terkait kegiatan Bapak Gubernur. Padahal, kami setiap hari bertugas menyampaikan agenda pemerintah kepada masyarakat,” ungkap salah satu wartawan.
Menanggapi hal tersebut, Dominggus Mandacan mengaku tidak mengetahui jika wartawan yang setiap harinya meliput kegiatannya tidak lagi mendapatkan informasi dari pihak terkait. “Saya kira para wartawan sudah mendapatkan informasi kegiatan saya selama ini. Seharusnya Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Kepala Dinas Kominfo menyampaikan agenda kepada kalian,” ujarnya.
Dominggus juga menyoroti kinerja dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut yang dinilainya tidak profesional. Menurutnya, setiap agenda gubernur wajib dipublikasikan agar masyarakat mengetahui jalannya pemerintahan. “Kegiatan gubernur itu harus dipublikasikan kepada seluruh masyarakat. Agenda harus disampaikan kepada wartawan karena media adalah mitra strategis Pemerintah Papua Barat,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, Ari Amstrong, wartawan televisi lokal di Manokwari, turut menyampaikan masukan langsung kepada gubernur. Ia menilai evaluasi terhadap Biro Administrasi Pimpinan dan Dinas Kominfo penting dilakukan untuk mencegah terulangnya persoalan serupa. “Saya mengikuti bapak sejak masih menjabat sebagai Bupati Manokwari. Saya tahu bapak orang baik dan dermawan, tetapi orang-orang di sekitar bapak justru kurang mendukung kinerja bapak,” ujarnya.
Amstrong menekankan bahwa wartawan bukan lawan pemerintah, melainkan pilar utama demokrasi yang berfungsi menyampaikan informasi publik. Oleh karena itu, perlakuan diskriminatif terhadap media hanya akan merusak citra pemerintah di mata masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut diakhiri dengan harapan para wartawan agar gubernur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dua OPD tersebut. Mereka menekankan pentingnya keterbukaan informasi, sehingga hubungan antara pemerintah daerah dan media tetap terjaga baik, serta masyarakat dapat menerima informasi pembangunan secara utuh. (JN)
About the Author
