MANOKWARI, PinFunPapua.com – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat, Sammy Saiba, menyampaikan bahwa pada Senin, 29 September 2025, Gubernur Papua Barat bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan melakukan pertemuan strategis dengan Menteri ESDM di Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pengelolaan 20 Million Metric Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau dua kargo gas alam cair (migas) yang saat ini sedang dalam proses komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan Sammy Saiba kepada sejumlah wartawan usai mengikuti apel pagi pada Jumat (26/09/2025) di Manokwari.
“Kami telah menyurat secara resmi ke Kementerian ESDM sejak Agustus lalu untuk meminta waktu audiensi, dan surat balasan telah kami terima. Gubernur bersama tim akan diterima langsung oleh Menteri ESDM pada tanggal 29 September mendatang,” ungkap Sammy.
Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat juga akan berdiskusi langsung dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), dan perwakilan dari BP Tangguh—sebagai salah satu pelaku utama dalam industri migas di wilayah Papua Barat.
“Kami harapkan ada pembahasan langsung terkait penetapan harga migas dan mekanisme pengelolaannya, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi bagi Provinsi Papua Barat. Ini adalah momen penting untuk mendengar langsung komitmen dan arahan dari pemerintah pusat serta pelaku industri,” jelasnya.
Sammy juga menekankan pentingnya keterlibatan PT Padoma Ubadari, anak perusahaan dari PT Padoma —yang merupakan perusahaan daerah milik Pemprov Papua Barat. Menurutnya, keikutsertaan perusahaan daerah dalam pengelolaan migas menjadi kunci untuk membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
“Kami sangat berharap dari hasil pengelolaan MMSCFD 20 atau dua kargo migas ini, Papua Barat bisa memperoleh tambahan PAD. Ini sangat penting, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini. Kita berupaya keras agar ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat bisa dikurangi secara bertahap,” ujar Sammy.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Pemprov Papua Barat sedang berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru, salah satunya melalui sektor energi dan sumber daya alam yang potensial. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk kementerian dan BUMD, menjadi faktor penentu keberhasilan langkah strategis ini.
“Kami mohon doa dan dukungan semua pihak agar pertemuan ini menghasilkan keputusan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Apalagi ini adalah langkah konkrit untuk memperjuangkan hak daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri,” tutupnya. (red)
About the Author
