JAKARTA, PinFunPapua.com — Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dr. Filep Wamafma, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Khusus Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kemendiktisaintek pada Selasa, 4 November 2025, yang membahas inventarisasi materi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) serta kolaborasi program antara kementerian dan Komite III DPD RI.
Dr. Filep menilai, pembentukan Ditjen khusus bagi PTS merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, peningkatan mutu, dan pemerataan akses pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kami mendukung langkah Kemendiktisaintek untuk membentuk Direktorat Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan PTS agar setara dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Adanya direktorat baru ini akan memberi kerangka kerja yang lebih fokus dan mendekatkan pelayanan khusus bagi PTS, sebagaimana Kementerian Agama juga tengah menyiapkan Ditjen Pesantren,” ujar Filep.
Menurut senator asal Papua Barat itu, jumlah PTS di Indonesia semakin banyak, namun sebagian besar masih menghadapi kendala pendanaan untuk memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini berdampak pada kemampuan mereka memenuhi standar akreditasi nasional dan bersaing dengan PTN.
“Mayoritas PTS menghadapi keterbatasan dalam pendanaan, sementara tuntutan kualitas terus meningkat. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan agar PTS juga mendapat dukungan yang proporsional demi pemerataan akses dan mutu pendidikan,” tegasnya.
Peran Strategis PTS di Wilayah 3T dan Papua
Lebih lanjut, Dr. Filep menyoroti peran penting PTS di wilayah 3T, termasuk di Papua. Ia menilai bahwa kehadiran perguruan tinggi swasta di tanah Papua merupakan wujud nyata perjuangan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan tinggi di tengah keterbatasan.
“Di Papua, jumlah PTN masih terbatas. Karena itu, PTS menjadi pilar penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak perguruan tinggi swasta berdiri atas inisiatif tokoh masyarakat Papua, yang menjaga nilai-nilai dan kearifan lokal. Mereka patut mendapat dukungan penuh agar dapat melahirkan generasi muda Papua yang berkualitas dan berkarakter,” ujar Filep.
Komitmen Pemerataan dan Kesejahteraan Dosen
Dalam kesempatan yang sama, Filep yang juga menjabat sebagai Sekretaris MPR For Papua, menegaskan komitmen Komite III DPD RI untuk terus mendorong pemerataan akses dan mutu pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk penguatan kapasitas SDM dosen serta kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami mendukung komitmen pemerintah dalam pengaturan kesejahteraan dosen, peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi, serta akses terhadap sumber belajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat,” katanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kepastian karier dan perlindungan sosial bagi tenaga pendidik, baik ASN maupun non-ASN. Filep juga mendorong agar pemerintah memperluas dukungan terhadap riset dan publikasi akademik yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pengembangan riset dan kemitraan strategis antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting. Di daerah seperti Papua, riset yang aplikatif bisa menjadi solusi atas persoalan lokal sekaligus wujud nyata pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.
(JN/RLS)
About the Author
