MANOKWARI, PinFunPapua.com — Rombongan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat di Manokwari. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung kondisi fasilitas, tenaga kesehatan, serta pelayanan yang tersedia di rumah sakit tersebut.
Dalam kunjungan itu, Senator Filep didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Alwan Rimosan, dan Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid. Turut hadir pula anggota Komite III lainnya, yakni H. Jelita Donal, dr. Hj. Erni Daryanti, Herman, Hasby Yusuf, Arianto Kogoya, dan H. Hartono.
Dari hasil peninjauan, Komite III menemukan bahwa RSUP Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kekurangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan, minimnya dokter spesialis, serta perlunya renovasi dan peningkatan akreditasi rumah sakit. Selain itu, pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) untuk mendukung peningkatan fasilitas kesehatan juga dinilai perlu lebih dioptimalkan.
Dr. Filep Wamafma menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan Papua Barat. Ia mendorong pemerintah daerah agar meningkatkan insentif bagi tenaga kesehatan, terutama dokter dan perawat, sebagai upaya menarik dan mempertahankan tenaga medis yang kompeten di daerah.
“Pentingnya kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama harus menjadi komitmen bersama. Kami menganjurkan peningkatan insentif bagi tenaga kesehatan untuk menarik dan mempertahankan tenaga ahli di Papua Barat,” ujar Filep.
Menurutnya, pemerintah provinsi bersama jajaran terkait perlu menyusun perencanaan strategis berdasarkan kebutuhan rumah sakit, termasuk kolaborasi antara direktur rumah sakit, pejabat kesehatan provinsi, dan gubernur untuk mengatasi persoalan fasilitas dan SDM kesehatan.
“Perlunya perekrutan dan pelatihan dokter lokal sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada spesialis dari luar daerah. Selain itu, alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama untuk penambahan dokter spesialis dan perbaikan fasilitas rumah sakit,” tegas Filep.
Filep juga menekankan pentingnya pemanfaatan dana otonomi khusus secara efektif dan transparan, agar benar-benar berdampak pada peningkatan mutu layanan kesehatan di Papua Barat. Ia berharap, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan DPD RI, sektor kesehatan di Papua Barat dapat lebih maju dan merata.
Kunjungan kerja Komite III DPD RI ini diakhiri dengan dialog bersama pihak manajemen rumah sakit. Filep menyampaikan apresiasinya terhadap upaya pemerintah provinsi selama tiga tahun terakhir dalam memperbaiki layanan kesehatan, namun tetap menyoroti sejumlah hal yang perlu dibenahi, khususnya akreditasi rumah sakit dan rasio dokter spesialis.
“Kami menghargai langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah provinsi, namun masih ada area yang perlu ditingkatkan. Fokus kami adalah memastikan pelayanan kesehatan di Papua Barat semakin baik, bermutu, dan mudah diakses oleh masyarakat,” tutup Filep.
(JN)
About the Author
