MANOKWARI, PinFunPapua.com — Tokoh pendiri Forum Peduli Pengusaha Asli Papua Barat, Mawanto Dubri, menilai kehadiran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat belum memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, pelantikan dan aktivitas organisasi tersebut belum mencerminkan keberpihakan pada pelaku usaha lokal Papua Barat.
Sebagai pengusaha asli yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis di wilayah Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, Mawanto menilai keberadaan HIPMI sejauh ini belum memberikan manfaat nyata bagi pengusaha OAP. Ia mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, organisasi tersebut justru sering terlibat dalam polemik internal terkait pekerjaan atau proyek yang diberikan pemerintah daerah.
“Yang terjadi justru saling klaim antar asosiasi lokal, siapa yang diakui pemerintah daerah. Akibatnya dibuat sistem satu pintu, tetapi itu juga tidak mampu menjawab masalah yang dihadapi pengusaha OAP di Papua Barat. Setiap tahun selalu ada pemalangan, demonstrasi, dan persoalan serupa,” ujar Mawanto.
Ia menilai perlu adanya perhatian khusus dari HIPMI terhadap pengusaha lokal Papua Barat, terutama mereka yang berasal dari kalangan OAP. HIPMI Papua Barat, lanjutnya, seharusnya mendorong lahirnya regulasi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan pengusaha asli Papua, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Selain itu, HIPMI juga diharapkan dapat menyelenggarakan berbagai pelatihan manajemen dan pengembangan usaha agar pengusaha OAP dapat bersaing secara sehat dengan pengusaha dari daerah lain.
Mawanto juga menyinggung wacana pemilihan ketua baru HIPMI Papua Barat yang belakangan ramai diberitakan. Ia berharap proses pemilihan tersebut tidak hanya terbuka bagi pengusaha dari luar Papua, tetapi juga memberikan ruang prioritas bagi pengusaha OAP untuk memimpin di daerahnya sendiri.
“Kami tahu dalam AD/ART HIPMI tidak membatasi calon pemimpin dari suku manapun, terbuka untuk semua. Tetapi perlu diingat, Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2001 sudah jelas memberikan kekhususan bagi Orang Asli Papua untuk berkembang dan ikut bersaing. Jadi seharusnya ada ruang nyata untuk itu,” tegasnya.
Menurut Mawanto, Otonomi Khusus memberikan dasar hukum dan kesempatan bagi Orang Asli Papua untuk berperan lebih besar di bidang ekonomi, termasuk melalui organisasi seperti HIPMI. Oleh karena itu, ia meminta agar panitia seleksi calon ketua HIPMI Papua Barat memperhatikan prinsip keadilan tersebut.
“Biarlah pengusaha OAP yang bersaing menjadi ketua, sementara pengusaha dari suku Nusantara bisa menjadi pelengkap dalam struktur kepengurusan. Jangan hanya berpijak pada AD/ART, tetapi juga pertimbangkan semangat Otsus yang memberi ruang khusus bagi Orang Asli Papua,” tutup Mawanto.
(JN)
About the Author
