MANOKWARI, PinFunPapua.com – Prevalensi HIV di Tanah Papua, termasuk Papua Barat, mengalami penurunan signifikan berdasarkan hasil Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) 2024/2025. Angka prevalensi yang sebelumnya berada pada kisaran 2,3% kini turun menjadi 1,4%. Capaian ini dinilai sebagai perkembangan positif sekaligus langkah maju dalam upaya pengendalian HIV/AIDS di wilayah Papua Barat.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Alwan Rimosan, melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Papua Barat, dr. Nurmawty, menjelaskan bahwa angka 1,4% berarti terdapat estimasi 1 hingga 2 orang hidup dengan HIV di antara setiap 100 penduduk. Penurunan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penemuan kasus, sehingga pasien dapat segera memperoleh terapi antiretroviral (ARV).
“Dengan prevalensi 1,4% itu, tugas kami adalah segera menemukan estimasi kasus HIV yang diprediksi ada di masyarakat untuk segera diobati. Jika cepat ditemukan, pasien bisa hidup berkualitas dan tidak menjadi sumber penularan baru,” ujar dr. Nurmawty.
Ia menegaskan bahwa percepatan penemuan kasus berpotensi meningkatkan angka kasus yang dilaporkan. Meski demikian, hal tersebut dianggap wajar karena fokus pemerintah saat ini adalah menemukan sebanyak mungkin kasus HIV yang selama ini belum terdeteksi.
Kasus HIV di Papua Barat ditemukan pada seluruh kelompok usia, mulai dari bayi hingga dewasa lanjut. Namun, kelompok usia produktif merupakan yang paling dominan. Selain itu, ibu rumah tangga tercatat sebagai kelompok pekerjaan dengan jumlah kasus tertinggi, menunjukkan bahwa penularan HIV telah memasuki populasi umum.
“Kasusnya sudah menyebar ke semua kelompok. Yang paling banyak memang usia produktif, dan dari sisi pekerjaan tertinggi pada ibu rumah tangga,” jelas dr. Nurmawty.
Dinas Kesehatan Papua Barat menekankan pentingnya deteksi dini melalui skrining HIV. Mengingat HIV tidak menunjukkan gejala fisik, pemeriksaan darah menjadi satu-satunya cara untuk mengetahui status seseorang.
“Kalau seseorang baru ketahuan HIV saat dirawat inap, itu artinya terlambat karena biasanya sudah masuk stadium lanjut atau AIDS. Risiko kegagalan pengobatan juga lebih tinggi dibandingkan ditemukan saat masih tanpa gejala,” ujar dr. Nurmawty.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, skrining HIV kini diintegrasikan ke dalam layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan diwajibkan bagi pasien yang berkunjung ke fasilitas kesehatan di wilayah endemis seperti Tanah Papua. Langkah ini diharapkan dapat menghilangkan stigma dan rasa takut masyarakat terhadap tes HIV.
“Semakin banyak orang ikut tes, stigma akan hilang. Jika ditemukan lebih awal, pengobatan akan lebih efektif dan rantai penularan bisa diputus,” tambahnya.
Dinas Kesehatan Papua Barat berharap seluruh puskesmas dan rumah sakit di kabupaten/kota dapat semakin aktif melakukan skrining sehingga estimasi kasus HIV yang masih berada di masyarakat dapat segera ditemukan dan ditangani secara optimal. Dengan deteksi dini, target pengendalian HIV di Papua Barat diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih signifikan dalam beberapa tahun mendatang.
(JN)
About the Author
