JAYAPURA, PinFunPapua.com — Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Billy Mambrasar, menggelar dialog bersama aktivis mahasiswa lintas organisasi di Jayapura. Pertemuan tersebut bertujuan menyerap aspirasi mahasiswa terkait percepatan pembangunan Papua, khususnya menyangkut penguatan Otsus, penambahan anggaran, serta perbaikan tata kelola agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam dialog itu, mengemuka urgensi penyesuaian kebijakan fiskal seiring perkembangan Papua yang kini telah dimekarkan menjadi enam provinsi dengan 42 kabupaten/kota. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya kebutuhan fiskal dan beban pelayanan publik, sementara alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Papua yang hanya sekitar 2,25 persen dari APBN dianggap belum mencerminkan kompleksitas wilayah dan tantangan pembangunan di Tanah Papua.
Billy Mambrasar menilai skema alokasi tersebut belum mencerminkan keadilan fiskal jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
“Hari ini Papua sudah menjadi enam provinsi dengan 42 kabupaten/kota, tetapi hanya memperoleh sekitar 2,25 persen DAU dari APBN. Angka ini tentu tidak sebanding dengan luas wilayah, tantangan geografis, serta kebutuhan pembangunan. Bahkan jika dibandingkan dengan Aceh yang hanya satu provinsi namun mendapatkan porsi yang sama, ini menunjukkan adanya ketimpangan fiskal yang perlu segera dievaluasi,” ujar Billy.
Ia menegaskan, penambahan anggaran Otsus harus diikuti dengan arah penggunaan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia Papua.
“Mahasiswa secara tegas menyuarakan agar Otsus diperkuat, tetapi yang lebih penting adalah memastikan penggunaannya fokus pada pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini adalah fondasi masa depan Papua. Otsus harus terasa sampai ke sekolah-sekolah, puskesmas, dan kampung-kampung,” tambahnya.
Selain mendorong penambahan anggaran, Billy juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola Otsus agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kita tidak hanya bicara soal menambah anggaran, tapi juga membenahi tata kelola Otsus. Harus ada pengawasan yang kuat agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi rakyat Papua,” tegasnya.
Dialog tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai organisasi mahasiswa lintas agama dan ideologi, antara lain Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Salah satu perwakilan mahasiswa, Anderson, menegaskan bahwa penguatan Otsus harus memberikan dampak nyata, khususnya di sektor pendidikan.
“Kami mendorong agar penambahan anggaran Otsus benar-benar diprioritaskan untuk pendidikan, mulai dari pemerataan akses di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, hingga keberlanjutan beasiswa bagi anak-anak Papua. Pendidikan adalah kunci utama untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Anderson.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi berkelanjutan antara mahasiswa dan para pemangku kebijakan dalam mendorong kebijakan fiskal yang lebih adil, penguatan Otsus yang berorientasi pada pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (JN)
About the Author
