JAKARTA, PinFunPapua.com — Menyusul nihilnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan untuk Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran 2026, Billy Mambrasar mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah darurat guna menjamin keberlanjutan layanan kesehatan di daerah tersebut.
Billy Mambrasar yang merupakan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Peneliti Ekonomi Pusat Kajian Daya Saing ASEAN di Batam, sekaligus Dewan Komite Komisaris PT TASPEN, menyampaikan desakan tersebut dalam pertemuan strategis lintas kementerian di Orchadz Hotel, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
Forum ini digelar sebagai tindak lanjut atas surat aspirasi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, sekaligus hasil belanja masalah yang dihimpun langsung oleh Billy Mambrasar saat melakukan kunjungan lapangan ke Biak Numfor. Dalam kunjungan tersebut, Billy mencatat masih terbatasnya fasilitas dan layanan kesehatan, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Biak yang belum berfungsi optimal sebagai rumah sakit rujukan wilayah.
Pertemuan secara khusus membahas percepatan revitalisasi RSUD Kota Biak agar kapasitas dan kualitas layanannya ditingkatkan setara rumah sakit rujukan tingkat provinsi. Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendorong pemerataan dan penguatan layanan kesehatan nasional, terutama di wilayah Papua yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kementerian Dalam Negeri, Dr. Samuel Tumbo; perwakilan Kemenko PMK Anang; perwakilan Bappenas Daril; Indra Gunawan dan Handry Roren dari Kementerian Kesehatan; serta Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapasi.
Dalam pemaparan terungkap bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Biak Numfor menerima DAK Fisik Bidang Kesehatan sebesar Rp11,36 miliar, dengan Rp2,375 miliar di antaranya dialokasikan untuk RSUD Kota Biak. Namun, pada tahun anggaran 2026, Biak Numfor tidak memperoleh alokasi DAK Fisik Kesehatan sama sekali. Sementara alokasi tahun 2027 masih menunggu kebijakan lanjutan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keberlanjutan layanan kesehatan apabila tidak segera direspons melalui kebijakan alternatif dan langkah afirmatif pemerintah pusat. Kementerian Kesehatan dalam pertemuan itu menyatakan dukungan terhadap rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp13,5 miliar.
Selain revitalisasi rumah sakit, pertemuan juga menegaskan posisi Kabupaten Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di Papua yang mengaktifkan kembali Program Kartu Papua Sehat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2001 dan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2001. Program ini bertujuan memastikan Orang Asli Papua (OAP) memperoleh akses layanan kesehatan dasar dan rujukan secara merata.
Billy Mambrasar menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan di Tanah Papua tidak boleh terhenti hanya karena perubahan skema anggaran tahunan.
“Tidak boleh ada satu pun Orang Asli Papua yang kehilangan haknya atas layanan kesehatan hanya karena perubahan alokasi anggaran. Negara harus hadir secara nyata, dan Biak telah menunjukkan bahwa amanat Otonomi Khusus bisa dijalankan dengan serius,” tegas Billy.
Sementara itu, Dr. Samuel Tumbo menyatakan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal keberlanjutan rencana revitalisasi RSUD Kota Biak melalui integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
“Saya akan mengupayakan agar revitalisasi RSUD Kota Biak sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi dapat masuk dalam RPJMD Provinsi Papua. Kami juga akan membantu Pemerintah Daerah Biak untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Bappenas,” ujarnya.
Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapasi, mengapresiasi langkah cepat dan konkret yang dilakukan Billy Mambrasar dalam menjembatani aspirasi masyarakat.
“Billy Mambrasar bergerak cepat dan konkret menjembatani kebutuhan masyarakat Biak. Ini menunjukkan bahwa negara dan Presiden benar-benar hadir bagi masyarakat Papua,” katanya. (JN)
About the Author
