MANOKWARI, PinFunPapua.com – Enam gubernur se-Tanah Papua memanfaatkan forum pertemuan di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (12/02/2026), untuk menyelaraskan kembali komitmen pembangunan berkelanjutan di tengah perubahan struktur wilayah pasca pemekaran.
Pertemuan bertajuk “Kolaborasi untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua” ini tidak sekadar seremoni, tetapi menjadi ruang konsolidasi strategis antarprovinsi dalam merumuskan arah kebijakan jangka panjang yang terintegrasi.
Kegiatan tersebut digelar dalam rangkaian Simposium Internasional Flora Malesiana dan International Nature-Based Climate Solutions Conference (NBCS), yang menempatkan Papua sebagai salah satu wilayah kunci dalam diskursus global mengenai perubahan iklim dan konservasi keanekaragaman hayati.
Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., menyampaikan bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak dapat berjalan parsial. Menurutnya, koordinasi lintas provinsi menjadi prasyarat utama agar kebijakan yang dirumuskan tidak tumpang tindih dan tetap berada dalam satu kerangka besar.
“Dengan enam provinsi yang ada saat ini, maka sinergi dan penyelarasan perencanaan menjadi semakin penting,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa komitmen pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah diletakkan sejak Deklarasi Manokwari 2018. Namun, dinamika administrasi dan kebijakan pasca pemekaran menuntut adanya konsolidasi ulang, termasuk melalui forum Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua dan Rakor Bapperida.
Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah integrasi komitmen lingkungan dan sosial ke dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui sesi strategic briefing, para peserta membahas bagaimana isu perlindungan hutan, pengakuan masyarakat adat, solusi berbasis alam, serta pembangunan rendah karbon dapat terakomodasi secara sistematis dalam RPJPD maupun dokumen teknokratis lainnya.
Dalam perspektif yang lebih luas, forum ini juga dipandang sebagai langkah diplomasi daerah. Papua, dengan kekayaan hutan tropis dan biodiversitasnya, memiliki posisi strategis dalam agenda global pengendalian perubahan iklim. Karena itu, arah pembangunan harus tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial.
Gubernur Dominggus juga menegaskan pentingnya menjaga semangat kolektif.
“Semangat Satu Papua, Enam Provinsi, Enam untuk Satu harus menjadi landasan kerja bersama,” tegasnya.
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepahaman lintas provinsi yang lebih operasional, bukan hanya normatif, sehingga kolaborasi pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan lebih terukur, sinkron, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (JN)
About the Author
